Balikpapan, Gerbangkaltom.com – Sebanyak 20 warga mengantre untuk menerima bantuan sosial tunai (BST), di Pelajaran Gedung Pemkot, Rabu (28/7/2021). Penyaluran bansos itu dilakukan petugas dari PT Pos, senilai Rp 300 ribu untuk setiap Kepala Keluarga (KK) yang terdampak kebijakan pembatasan.
Satu persatu warga penerima bantuan dipanggil maju ke depan secara bergiliran. Panitia sudah menyiapkan kursi yang diatur berjarak untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19.
Kepala Kantor Pos Balikpapan Taufik Dadi Marala menyebut telah menerima data penerima bantuan dari Pemkot dengan total 14.406 KK. Ditargetkan penyaluran pada tahap pertama ini, bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan. “Penyampaian Pak Wali Kota tadi perkiraan yang akan kita bayarkan 48 ribu sampai 50 ribu KK,” katanya.
Untuk menyalurkan bantuan, pihaknya akan hadir di komunitas terdekat di mana masyarakat penerima bantuan berdomisili. Cara kedua yakni dengan mendatangi penerima bantuan dari rumah ke rumah, cara ketiga yakni pembayaran melalui Kantor Pos.
“Syarat pengambilan tadi kita sudah sepakat dengan Pak Wali Kota dan Dinas Sosial. Kita tidak persulit cukup menunjukkan KTP Asli. KK asli tanpa potocopy itu sudah bisa menjadi persyaratan untuk mengambil,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga sudah mencetak undangan kemudian disalurkan kepada pihak kelurahan. Kemudian kelurahan akan mendistribusikan undangan kepada ketua RT, dan RT akan menyampaikan ke warga.
“Selain KTP dan KK asli, syarat pengambilan juga bisa menyertakan undangan,” katanya.
Selain itu, proses pencairan dana bagi warga yang berhalangan hadir atau memang tak mampu hadir karena beberapa alasan misalnya karena faktor usia, kini bisa diwakilkan tanpa harus membuat surat pernyataan. “Jadi kalau orang satu kartu keluarga masih bisa kami cairkan. Misalnya anak atau istrinya,” katanya.
Sementara bagi warga penerima bansos yang sakit permanen, misalnya warga penerima yang dipasung, disabilitas dan sakit lainnya, maka kediamannya akan langsung didatangi PT Pos. Ia menyebut sudah bersepakat dengan petugas dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) agar pro aktif memberikan informasi kepada pihaknya.
“Kenapa ke rumah-rumah? karena harus ada foto untuk pelaporan ke dinsos,” katanya.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebut bantuan yang disalurkan berasal dari APBD untuk sekitar 48 ribu KK atau sama dengan 25 persen dari jumlah kepala keluarga di Balikpapan yang totalnya sekitar 193 ribu KK.
“Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kenapa uang tunai? karena pertukaran ekonomi khususnya pelaku UMKM bisa merasakan juga manfaat uang APBD ini,” ujarnya.
Untuk pola pendataannya, sebagian berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian ada juga yang tidak terdaftar DTKS tapi terdampak, seperti PKL, UMKM, warga yang di PHK serta pengemudi taksi bandara.
“Sebelumnya sudah kita minta mendaftarkan diri ke dinas masing-masing. PKL, UMKM, ke Disperindagkop, pengemudi ke Dishub, dan ada juga ke Dinsos,” ungkapnya.
Rahmad menyebut bansos ini diprioritaskan bagi warga Balikpapan. Sebab ia selalu menekankan sangat mengantisipasi jangan sampai ada warga Balikpapan yang kelaparan karena terimbas kebijakan pengetatan.
“Adapun kalau ada orang luar ya itu kan kebijakan, kalau memang berhak ya kita berikan,” tukasnya.
Rahmad juga mendorong agar perusahaan-perusahaan di Balikpapan juga bergerak bersama membantu warga yang terdampak pandemi.
“Karena tidak semua bisa kita jangkau, jumlahnya hampir 700 ribu jiwa. Kita harap yang mampu bisa membantu, bersinergi, seperti yang dicontohkan PT KRN yang membagikan 400 paket sembako. Yang tidak mampu atau dari luar daerah, akan kami berikan ke mereka (bantuan dari KRN),” tutupnya.
