Kutai Barat, Gebangkaltim.com – Ketua DPD Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Hertin Armansyah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kubar agar tidak lalai dalam pelayanan vaksinasi COVID-19, sebagai upaya memberantas penyebaran COVID-19 di Kubar.
Program ini pun mendapat respon baik hingga antusias masyarakat Kubar yang mengikuti vaksinasi massal cukup banyak. Lokasi pelaksanaan vaksin di beberapa titik tersebar dilakukan, termasuk melibatkan aparat dari Polres Kubar dan Kodim 0912/KBR.
“Ini merupakan salah satu upaya konkret pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, sehingga bisa mengurangi dampak penyebarannya secara luas,” papar Hertin.
Tentu sebagai masyarakat, ia memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut serta mengambil bagian dalam pelaksanaannya, tidak terkecuali kepada Pemkab Kubar.
Terkait berlangsungnya vaksinasi COVID-19 di Kubar ini tentu kita harap persiapan dari tim gugus tugas atau secara khususnya Pemkab Kubar dapat memastikan kelangsungan program secara baik, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
Seperti yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi tahap pertama. Untuk jadwal vaksinasi tahap kedua diduga terjadi kekosongan stok vaksin, hal ini yang dirasa perlu menjadi perhatian.
Hertin juga menganalogikan jika pelaksanaan vaksinasi COVID-19 in menggunakan management LALAI, ABAI dan LEBAI lalai maka tentu masyarakat yang akan dirugikan. Salah satu contohnya terjadi di Ppuskesmas Kecamatan Sekolaq Darat, terjadi penundaan pelksanaan vaksinasi tahap kedua dikarenakan belum dapat kiriman vaksin. Apakah ini dari pusat atau ini dari provinsi? atau penyelenggaaan di di Kubar saja? tentu ini jadi masalah.
“Capaian jumlah warga yang telah divaksin sebenarnya cukup banyak. Kita harap jumlah warga yang ikut serta semakin bertambah, sehingga resiko terpapar COVID-19 ini bisa terjadi penurunan,” jelasnya.
Saat ini bantuan untuk masyarakat yang terdampak belum diberikan secara merata, masih banyak yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Belum lagi APBD Kubar yang terkena pemotongan signifikan. Tentu harapannya jangan sampai ini terus berlarut, Kita sebagai harus mendukung pemerintah dengan taat dan patuh kepada protokol kesehatan (prokes), serta terus mendorong baik kebijakan maupun implementasinya.
“Sebagai masyarakat kami sangat berharap pemerintah terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 di Kutai Barat ini. Sebab sudah banyak korban berjatuhan dari berbagai kalangan dan latar belakang tanpa terkecuali,” jelasnya.
Ketersedian stok vaksin di Pemerintah Pusat mencapai 80 juta. Presiden Jokowi menyebut stok vaksin masih yang dimiliki Indonesia saat ini berjumlah 137 juta vaksin jadi maupun bulk. Sedangkan jumlah penerima vaksinasi kurang lebih 54 juta orang.
Sehingga Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk segera menghabiskan stok vaksin. Jokowi optimis Indonesia mampu menghabiskan vaksi 5 juta dosis per hari. Alasannya agar Indonesia segera mencapai herd immunity. Jadi tidak ada kendala sebenarnya.
Tapi mengapa di Kubar terjadi kekosongan stok Vaksin COVID-19. Seperti yang dialami salah satu warga warga yang tidak mendapat kejelasan jadwal vaksinasi tahap kedua. Tentu ini sebuah kelalaian dan harus segera dievaluasi oleh pemerintah dalam hal ini tim gugus tugas agar tidak menimblkan masalah baru di masyarakat.
Kami berharap Bupati Kutai Barat FX. Yapan harus segera mengambil kebijakan agar program vaksinasi COVID-19 di Kubar ini berlangsung dengan baik dan lancar.
“Stok dari pemerintah pusat sudah siap, sebanrnya tidak ada kendalanya tinggal pemkab aja yang bekerja maksimal. Bahkan sebaiknya pemerintah daerah mamupun pusat membuat regulasi terkait vaksin ini. Misalkan saja memberikan izin Kimia Farma menjual vaksin dengan keuntungan yang masih wajar,” tutup Hertin dihubungi melalui jalur telpon. (yul)
