Oleh : dr. Ahmad Hadiwijaya, Sp.A.,M.Kes
Genderang kontestasi politik di Paser mulai ditabuh. Mulailah bermunculan mereka yang menyebut dirinya tokoh dan menjanjikan hal indah buat para pemilih. Tokoh yang beragam latar belakang mantan birokrat, politisi sampai pengusaha berusaha menarik simpati untuk menjadi pengusaha. Berfikir positif, bahwa mereka adalah orang yang baik yang ingin menyumbangkan tenaga, harta dan pikirannya.
Sektor kesehatan masih menjadi isu yang menarik selama proses kontestasi. Tak jarang kesehatan menjadi dagangan dan bualan para calon. Namun kadang dagangan kesehatan tidak berangkat dari kajian akademik ilmiah sehingga akhirnya terbentuk kebijakan kesehatan yang tidak sehat dan cenderung prematur.
Kebijakan kesehatan yang diusulkan para kandidat kadang hanya bertarget capaian suara di pemilihan nantinya tanpa memperhatikan atau menghubungkan dengan target program kesehatan yang berjalan secara nasional. Rencana kebijakan kesehatan akhirnya sering tidak sejalan dengan program kesehatan yang sementara berjalan secara nasional.
Kampanye para kandidat dalam hubungannya dengan kesehatan selama ini hanya dalam aspek transaksi kesehatan, umumnya hanya menawarkan layanan kesehatan gratis tanpa ada pikiran dan rencana strategis yang dapat membuahkan program kesehatan yang lebih kreatif dan inovatif.
Program kesehatan daerah seharusnya lebih mengarah pada program yang berorientasi pada partisipasi masyarakat yang menghasilkan program kesehatan berbasis pencegahan, kesehatan lingkungan, perubahan perilaku dan gaya hidup sehat dan pemerataan kesehatan.
Orientasi program kesehatan seperti itu, dimasa mendatang justru akan lebih banyak menghemat anggaran pemerintah karena porsi kuratif dan rehabilitatif justru akan semakin berkurang.
Agar kesehatan tidak menjadi komoditas politik jangka pendek, masyarakat pemilih harusnya lebih cerdas dalam menganalisa dan menilai program kesehatan yang ditawarkan. Masyarakat justru harus menawarkan target pencapaian kesehatan yang lebih terukur dan lebih dari sekedar pembebasan pembiayaan.
Pembebasan pembiayaan kesehatan yang tidak diikuti oleh pembinaan kesehatan yang holistik dan komprehensif tidak akan menyehatkan secara pribadi tapi justru akan lebih banyak menguras anggaran.
Berdasarkan Undang – Undang kesehatan, pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari APBD nya untuk kesehatan diluar gaji.
Anggaran ini sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan publik dalam sektor kesehatan, disamping itu pemerintah daerah harus lebih memperhatikan hal lain yang terkait secara langsung terhadap pemenuhan kesehatan seperti infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan serta SDM pelayan kesehatan.
Kabupaten Paser memiliki wilayah yang lumayan luas, dengan luas wilayah sedemikian kita harus memiliki infrastrukur, sarana dan prasarana serta SDM yang bermutu dan mencukupi untuk menunjang tercapainya cita-cita sehat Tana Paser. 15 tahun terakhir perkembangan dan perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan di wilayah kita sudah jauh berkembang pesat.
Namun beberapa daerah sepertinya masih sangat kesulitan dalam konteks akses ke tempat pelayanan kesehatan serta akses rujukan dari tempat pelayanan dasar ke Rumah Sakit.
Sebutlah contoh wilayah puskesmas Tanjung Aru di Kecamatan Tanjung Harapan sebagai wilayah terjauh dari kabupaten ini memiliki wilayah cakupan yang lumayan luas.
Memiliki sebuah armada laut yang memadai semacam Rumah Sakit (RS) dan puskesmas terapung dapat dipertimbangkan. Armada ini diharapkan dapat melayani semua wilayah kepulauan dan pesisir yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tana Paser.
Bahkan dapat dilakukan pelayanan plus berupa layanan spesialistik semisal layanan dokter spesialis anak, penyakit dalam, layanan bedah minor dari dokter spesialis bedah, layanan antenatal care dan USG kehamilan dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan sampai layanan skrining katarak dari dokter spesialis mata.
Semua rencana ini akan mudah kita realisasikan mengingat SDM yang dimaksud telah tersedia dan komitmen mereka dalam menunjang cita cita Paser Sehat tak perlu dipertanyakan lagi.
Bukan hanya layanan medik spesialistik, layanan kesehatan lain seperti konsultasi gizi, kesehatan lingkungan dan hal lain yang menunjang kesehatan akan sangat mudah dilakukan, hanya diperlukan good will disertai political will dari penguasa tanah ini.
Selain wilayah pulau dan pesisir, wilayah pedalaman juga masih menjadi pekerjaan rumah yang tak terselesaikan. Akses jalan darat yang masih sangat sulit terutama memasuki musim hujan adalah hal yang sepertinya harus menjadi prioritas.
Akses ini bukan hanya akan bermanfaat dalam menunjang pelayanan kesehatan dan rujukan, tapi juga akan menunjang mobilisasi hasil bumi.
Untuk ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, beberapa tahun terakhir juga telah lumayan memadai, yang perlu diperkuat adalah pemantapan peran Puskesmas rawat inap beserta layanan gawat darurat dan persalinan.
Melengkapi pemeriksaan penunjang, obat-obatan, peralatan medis penunjang hingga penyediaan sistem konsultasi dan komunikasi online dokter Puskesmas ke dokter spesialis di RS akan banyak membantu pelayanan emergensi dan tatalaksana pendahuluan pasien rawat inap yang ada di Puskesmas.
Hal ini tentunya bukan hal yang sulit, jaringan internet tidak lagi menjadi barang mahal dan istimewa. Memperkuat SDM dengan menjadwalkan peningkatan SDM petugas puskemas baik dokter, perawat, bidan, petugas gizi, kesehatan lingkungan, farmasi, dan surveillance akan sangat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan mutu layanan Puskesmas.
Keseimbangan mutu SDM semua petugas Puskesmas akan mengembalikan peran Puskesmas dalam layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, apalagi jika didukung dengan kemampuan Kepala Puskesmas yang mampu mengelaborasi berbagai sektor sehingga terjalin suatu kerjasama lintas sektor yang bermutu, berdasar data, dan didukung patrisipasi masyarakat maka masyarakat yang mandiri dan berkesadaran akan tercipta.
* Penulis adalah dokter spesialis anak, anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Paser
