Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III DPRD Kota Balikpapan meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota Balikpapan untuk lebih fokus dalam upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan
Bahkan, Komisi III DPRD Kota Balikpapan meminta pengalokasian anggaran sebesar 50-70 persen dari APBD bisa digunakan untuk proyek penanggulangan banjir.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri meminta, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan juga untuk mengurangi kegiatan lain. Sehingga anggaran yang ada, difokuskan untuk penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan.
“Jadi di Kota Balikpapan, saat hujan terjadi maka ada beberapa kawasan yang tergenang banjir,” ujarnya, Sabtu (7/1/2023).
Dikatakannya, di tahun 2023 ini Pemkot Balikpapan harus focus menangani banjir yang kerap terjadi di Kota Balikpapan.
“Di tahun ini, fokus utama kita tetap penanganan banjir. Memang paling banyak usulan kita terkait masalah itu, kami meminta untuk mengurangi kegiatan yang lain di PU,” paparnya.
Program penanggulangan banjir, sambungnya, merupakan salah satu prioritas utama yang tertuang dalam visi dan misi Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud saat mencalonkan diri pada 2020 lalu.
Hal ini, tentunya sangat penting. Apalagi adanya proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang terancam gagal, dengan pemutusan kontrak.
“Kita cukup malu, bahwa segini banyaknya anggaran ternyata ini gagal, sehingga pemerintah pun menjadi sorotan,” tutupnya.
