Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar reses masa persidangan ke III Tahun 2022 seperti yang dilakukan anggota DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang yang menggelar reses di Perumahan BDS 2 RT 36 Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bagian Hubungan Pelanggan (Kabag Hublang) PDAM Balikpapan Ramli dan Kabag Distribusi Ridha dan seluruh pengurus RT di lingkungan BDS 2.
Anggota DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang dalam kesempatan ini memperkenalkan aplikasi Si Dilan yang bertujuan, untuk mencatat aspirasi dan keluhan warga yang diakomodir DPRD Balikpapan.
Parlindungan dalam kegiatan ini menyampaikan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai, meskipun secara bertahap, untuk warga Perumahan BDS khususnya warga Balikpapan Selatan yang merupakan Daerah Pemilihannya.
Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari pemasangan PDAM, penerangan jalan maupun infrastruktur salah satunya drainase, pembangunan Bendali.
“Kita selama ini mengadakan swadaya pengadaan pipa distribusi. Kita mengadakan kontrak ke PDAM 1.206 rumah dengan membayar Rp 3.984.000 untuk pengadaan pipa, yang dapat diangsur selama dua tahun,” jelasnya.
Saat itu, masih ada tersisa sekitar 250 rumah yang belum terpasang, sehingga itulah yang akan dicoba untuk disalurkan. Namun, perumahan di BDS berkembang luas yang sekarang sudah mencapai 4 ribu unit, sehingga nanti akan ada penambahan pipa yang tentunya akan ada penambahan biaya.
“Pipa bukan tanggung jawab PDAM, pipa itu harus tanggung jawab pengembang, karena pengembang pipanya bukan standar PDAM. Maka kita harus swadaya,” ucap Parlindungan.
Harapannya dengan adanya reses ini dengan mengundang PDAM dapat mendengar langsung. Jika tidak mendengar langsung dari pihak panitia, warga antara percaya dan tidak percaya.
“Sekarang langsung dari PDAM sehingga ada yang dipegang dan tadi ada keputusan dari PDAM bahwa bulan Januari tahun 2023 akan ada penyambungan ke rumah-rumah,” tegasnya.
Sedangkan terkait infrastruktur, warga juga mengharapkan untuk diperhatikan, salah satunya perbaikan drainase dan pembangunan bendali. Pasalnya, bendali ini sangat strategis untuk mengurangi banjir di kawasan kampung buton, perumahan BDS dan perumahan pos.
“Bendali ini tolong jangan dilihat dari sisi siapa yang memperbaiki tapi lihatlah dari fungsinya sebagai pengendali banjir untuk tiga wilayah,” paparnya.
Parlindungan mengatakan, apabila saat ini penyerahan fasum yang telah memenuhi persyaratan pemerintah, sudah bisa diserahterimakan secara parsial tanpa harus memecah sertifikat.
“Yang penting surat-suratnya jelas, sertifikat kepemilikannya siapa, termasuk jalan dan drainase. Itu bisa diserahterimakan secara parsial. Mau jalannya dulu kah mau paritnya dulu kah, tanpa harus memecahkan sertifikat,” terangnya.
Ini salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah bersama DPRD untuk memudahkan pengembangan menyerahkan fasumnya kepada pemerintah, sehingga warga perumahan bisa menikmati hasil pajak yang dibayar.
“Selama ini perumahan seolah-olah anak tiri padahal membayar pajak terbesar adalah perumahan, karena bagaimanapun NJOP lebih tinggi perumahan,” tutupnya.
