9 OPD Dapat Penghargaan Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2025

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan penghargaan Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2025 kepada sebanyak 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk bentuk apresiasi terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan OPD terkait.

Untuk kategori anggaran di atas Rp100 miliar, nominasi berturut-turut diraih Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Sekretariat Daerah.

Sedangkan untuk kategori anggaran Rp30 miliar hingga Rp100 miliar mencakup Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3), Kecamatan Balikpapan Utara, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Kemudian untuk kategori anggaran dibawah Rp30 Miliar masing-masing Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MT mengatakan, pentingnya pengawasan dalam setiap unit kerja pemerintahan. Dimana, saat ini seluruh aktivitas pemerintahan kini berada dalam pengawasan publik sehingga dibutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat.

“Pengawasan adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, tetapi peran yang harus dijalankan di setiap level organisasi,” ujarnya, usai mengikuti pemberian penghargaan dan Rapat Koordinasi Pengawasan dan berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Kamis (7/8/2025).

Bagus Susetyo menambahkan, dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan dibagi menjadi tiga lini pertahanan. Dengn Inspektorat berada di lini ketiga sebagai benteng terakhir, sedangkan lini pertama dan kedua menjadi tanggung jawab langsung kepala OPD.

“Setiap kepala OPD harus memiliki kecakapan dalam menetapkan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko, serta memastikan efektivitas pengawasannya,” jelasnya.

Kepala Inspektur Kota Balikpapan, Silvi Rahmadina menjelaskan, tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Wali Kota Award Bidang Pengawasan. Namun terdapat perubahan indikator penilaian dari tahun-tahun sebelumnya.

“Jika sebelumnya hasil pemeriksaan menjadi indikator utama, tahun ini indikator tersebut tidak lagi digunakan karena tidak semua perangkat daerah mendapatkan pengawasan menyeluruh,” ujarnya.

Penilaian tahun ini difokuskan pada empat aspek, yakni nilai akuntabilitas kinerja internal 35 persen, kepatuhan terhadap manajemen risiko dan sistem pengendalian internal 30 persen, Indeks Persepsi Anti Korupsi 25 persen, serta profesionalisme jasmani aparatur 10 persen. Proses penilaian dibagi dalam tiga kategori berdasarkan besaran anggaran masing-masing OPD. Untuk kategori anggaran di atas Rp100 miliar, kategori anggaran Rp30 miliar hingga Rp100 miliar dan kategori anggaran di bawah Rp30 miliar.

Silvi mengungkapkan berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024, sejumlah OPD menunjukkan kinerja pengawasan yang positif.

Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disputakar), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).

Selain penghargaan untuk OPD, Inspektorat Balikpapan juga memberikan penghargaan khusus kepada Herawati sebagai auditor terbaik 2025.

Melalui penghargaan ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.