Ancaman Pemangkasan DBH, Wali Kota Balikpapan: Program Prioritas Tidak Boleh Terganggu

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat menuai respons serius dari Pemerintah Kota Balikpapan. Meski belum bersifat resmi, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif demi menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.

Belum Resmi, Tapi Sudah Disikapi Pemkot

“Belum ada surat resmi, tapi informasi itu sudah beredar sejak Menteri Keuangan sebelumnya. Kami tetap siapkan langkah antisipasi jika pemotongan benar-benar dilakukan,” ujar Rahmad Mas’ud usai meninjau proyek Jembatan Beton di Kampung Atas Air, Balikpapan Barat, Senin (16/9/2025).

Ia menegaskan, bila kebijakan tersebut diberlakukan, tidak hanya Balikpapan yang terdampak, tetapi seluruh daerah di Indonesia. Namun, Pemkot Balikpapan tidak tinggal diam dan akan memprioritaskan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Tiga Program Prioritas Tetap Jalan

“Yang penting program prioritas tetap berjalan. Pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis melalui BPJS, dan penanganan banjir tidak boleh terganggu. Itu kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kota berkomitmen menjaga agar pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga tetap terlaksana tanpa hambatan, meskipun harus memangkas kegiatan yang tidak terlalu mendesak.

PAD Balikpapan Jadi Penopang Fiskal

Menurut data Badan Keuangan Daerah (BKD) Balikpapan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,350 triliun. Sementara untuk 2026, target tersebut dinaikkan menjadi Rp1,558 triliun. Kenaikan ini menjadi tumpuan untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah potensi berkurangnya dana transfer pusat.

Rahmad menilai tingginya PAD menjadi modal penting bagi Balikpapan untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Meski begitu, beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam skala prioritas dipastikan akan mengalami penyesuaian.

Program Non-Prioritas Akan Ditunda

“Jika anggaran terpangkas, tentu ada program yang ditunda atau dikurangi. Tapi bukan yang berdampak langsung ke masyarakat. Kami tetap utamakan yang esensial,” tambahnya.

Pemkot akan melakukan evaluasi anggaran dan menyesuaikan belanja daerah secara selektif agar tidak mengganggu kinerja pelayanan publik dan pembangunan yang sudah direncanakan.

Isu DBH Masih Bersifat Wacana

Isu pemotongan DBH sebelumnya sempat mencuat saat Menteri Keuangan periode sebelumnya menyatakan adanya wacana rasionalisasi dana transfer pusat ke daerah. Namun hingga kini, belum ada keputusan tertulis atau regulasi resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang baru.

DBH sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam struktur anggaran daerah, yang bersumber dari pajak pusat seperti PPh dan SDA (Sumber Daya Alam), termasuk migas. Kota Balikpapan sebagai daerah penghasil migas memiliki ketergantungan cukup besar terhadap DBH ini.

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas Utama

Meskipun ancaman pengurangan dana dari pusat masih bersifat wacana, Pemerintah Kota Balikpapan memilih bersikap proaktif. Fokus utama tetap pada keberlanjutan pelayanan publik dan program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir itu harga mati. Kami tidak akan biarkan masyarakat merasakan dampak negatif kebijakan pusat,” tutup Rahmad.