Anggaran Otorita IKN 2026 Tembus Rp6 Triliun, Kepala Otorita Lantik Pejabat Pengelola Keuangan

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama para pejabat perbendaharaan Otorita IKN menandatangani pakta integritas sebagai komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan bebas konflik kepentingan, seiring turunnya DIPA Otorita IKN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6 triliun, di Kantor Otorita IKN, Nusantara, Rabu (31/12/2025).

Gerbangkaltim.com, Nusantara — Pemerintah semakin memantapkan langkah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN Tahun Anggaran 2026 resmi diterbitkan dengan nilai mencapai Rp6 triliun. Seiring dengan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melantik dan menetapkan jajaran pejabat perbendaharaan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Prosesi pelantikan digelar di Kantor Otorita IKN, Nusantara, pada Rabu, 31 Desember 2025. Sejumlah pejabat yang dilantik meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Otorita IKN.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pejabat perbendaharaan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta tiga bendahara pengeluaran.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa besarnya anggaran yang telah dialokasikan negara harus diimbangi dengan integritas dan tanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat menghindari potensi konflik kepentingan serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Basuki, pengelolaan anggaran yang baik akan menjadi fondasi penting bagi kelancaran pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional. Ia berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara profesional dan kolaboratif agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Dengan turunnya DIPA 2026 dan lengkapnya struktur pengelola anggaran, Otorita IKN optimistis pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendukung target percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara.