Antisipasi Terjadi Konflik, Pemkot Balikpapan Rapat Bahas Bendera One Piece Yang Viral di Media Sosial.

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Bendera One Piece yang viral di media sosial. Upaya ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam menanggapi isu nasional terkait penggunaan simbol-simbol populer, salah satunya bendera bajak laut dari serial animasi Jepang One Piece, yang sempat memicu polemik dan kesalahpahaman di beberapa daerah di Indonesia.

Rapat yang digelar di ruang 1 Balai Kota Balikpapan ini dipimpin langsung Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakot Balikpapan Zulkifli dihadiri perwakilan unsur Forkopimda, Satpol PP, Kesbangpol, Camat dan Lurah se Kota Balikpapan.

“Di Balikpapan sekalinya ada, itu yang viral kemarin mobil pick up sekalinya dari Balikpapan, saya juga baru tau, kaget juga saya,” ujar, Zulkifli Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Balikpapan, Rabu (6/8/2025) ditemui usai memimpin rapat.

Dikatakannya, Pemkot Balikpapan dalam menangani fenomena ini tidak ingin gegabah. Namun, perlu ada koordinasi terpadu antar instansi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami melihat bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece, yang secara visual mengandung kebebasan. Tidak ada kebebasan, semua pasti ada aturan,” ungkapnya.

“Camat, Lurah dan RT serta Bhabinkamtibmas memantau seluruh wilayah, jangan sampai ada, dan terjadi konflik ini. Kalau terlanjur dikibarkan minta diturunkan saja,” tambahnya.

Diakuinya, bagi sebagian masyarakat hal ini dianggap sebagai bagian dari budaya populer, namun di sisi lain bisa menimbulkan interpretasi berbeda, apalagi jika dikaitkan dengan isu ideologi atau keamanan.

Zulkifli menambahkan, pengibaran bendera tersebut memang tidak ada larangannya, asal tidak melebihi bendera merah putih. Namun kondisi berbeda karena bertepatan dengan moment sakral pada Hari Merdeka.

“Kita tidak ingin Kota Balikpapan menjadi lokasi polemik baru karena ketidaktahuan atau ketidaktepatan dalam menggunakan simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu, hari ini kita hadirkan semua pihak agar bisa satu pemahaman dan satu langkah,” jelasnya.

Selain melakukan koordinasi lintas sektor, Pemkot Balikpapan melalui Satpol PP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan pendekatan persuasif dan edukatif, terutama kepada kalangan pelajar dan komunitas kreatif. Hal ini penting agar masyarakat memahami konteks penggunaan simbol-simbol populer tanpa menimbulkan dampak negatif.

Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa poin kesepakatan, di antaranya: meningkatkan komunikasi antar instansi, mengedepankan edukasi daripada penindakan, dan menyusun pedoman lokal yang bersifat preventif terkait penggunaan simbol budaya populer yang berpotensi disalahartikan.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Balikpapan mengimbau seluruh warga, terutama generasi muda, agar bijak dan cermat dalam mengekspresikan ketertarikan terhadap budaya populer global. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersumber dari media sosial tanpa klarifikasi yang memadai.

“Budaya populer seperti anime adalah bagian dari hiburan, namun kita harus tetap memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Dengan adanya langkah antisipatif ini, Pemkot Balikpapan berharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu-isu provokatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

Imbauan ini juga disampaikan sebagai respons terhadap adanya fenomena pengibaran bendera tersebut di beberapa daerah, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan polemik dan konflik di tengah masyarakat.

Zulkifli menjelaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah persuasif, bukan represif, dalam menyikapi hal ini.

“Kami tidak akan represif karena memang tidak ada larangan resmi. Namun, kami akan meminta dengan baik-baik kepada siapa pun yang mengibarkan bendera tersebut untuk menurunkannya,” paparnya.

Langkah ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari berkoordinasi dengan ketua RT, tokoh masyarakat, hingga pendekatan langsung.

“Kami sudah menemukan satu kasus di mana bendera One Piece dipasang di sebuah kendaraan pick up. Setelah kami tanya, mereka mengaku hanya ikut-ikutan. Kami tidak memberikan sanksi, hanya meminta untuk diturunkan, dan mereka bersedia melakukannya,” ungkapnya.

Zulkifli juga menganalisis munculnya fenomena ini sebagai dampak dari media sosial dan tren nasional. Ia menegaskan, fenomena ini bukan berasal dari Balikpapan, tapi mengikuti tren nasional yang dilihat dari media sosial dan YouTube.

Menurutnya, ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang menganggap bendera ini sebagai simbol kebebasan.

“Banyak motif, ada yang bilang ini lambang kebebasan. Saya tegaskan, tidak ada kebebasan yang mutlak. Makin maju sebuah negara, makin banyak aturannya,” imbuhnya.

Pemerintah Balikpapan berharap masyarakat bisa lebih bijak, terutama menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus.

“Pada momen 17-an ini, masyarakat seharusnya fokus mengibarkan bendera Merah Putih dan atribut kemerdekaan lainnya, bukan bendera lain yang tidak jelas maknanya. Ini bisa memicu silang pendapat di masyarakat,” tutupnya.