Banggar DPR RI Dorong Akselerasi Pembangunan IKN, Soroti Dampak Ekonomi dan Keberlanjutan Pembiayaan

Gerbangkaltim.com, Nusantara — Upaya percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat dukungan politik yang semakin kuat melalui kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Rabu–Kamis, 20–21 November 2025. Kegiatan yang berlangsung di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ini menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target, sekaligus menilai dampak ekonomi dan kesinambungan pendanaannya.

Kunjungan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur. Dalam rapat koordinasi, Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif.

Pembangunan fase ini terbagi menjadi tiga batch pekerjaan. Batch pertama (2025), yang merupakan paket kontrak tahun tunggal, telah mencapai progres konstruksi sekitar 76% per 10 November 2025. Batch kedua (2025–2027) kini dalam tahap kontrak dengan penyedia jasa, sementara batch ketiga (2026–2028) masih berada pada tahap persiapan tender.

Dari sisi pendanaan, Otorita IKN menjelaskan bahwa pembangunan mengadopsi tiga skema pembiayaan: APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta. Hingga 10 November 2025, tercatat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi Rp158,73 triliun pada sektor hunian, infrastruktur jalan, dan Multi Utility Tunnel. Selain itu, sebanyak 50 investor swasta telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis dengan nilai total Rp66 triliun.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa terbitnya Perpres 79/2025 semakin memperkuat jaminan keberlanjutan proyek ini. Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah menekankan bahwa kehadiran delegasi lengkap merupakan bentuk nyata komitmen DPR RI dalam mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara baru.

Dari perspektif daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kehadiran IKN telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Dalam dua tahun pertama pembangunan, pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat menembus angka 7%,” ujarnya.

Dengan dukungan kuat dari legislatif, pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, pembangunan IKN menunjukkan progres yang konsisten. Agenda pemindahan ibu kota ini tidak hanya bertujuan menciptakan pusat pemerintahan baru, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan membuka peluang kemajuan ekonomi bagi kawasan timur Indonesia.

Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Kontak: [email protected] / [email protected]