BPJS Kesehatan Gandeng Enam Negara Perkuat Sistem Anti-Kecurangan JKN dalam INAHAFF 2025

Yogyakarta, Gerbangkaltim.com — Upaya memperkuat integritas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dilakukan BPJS Kesehatan seiring meningkatnya jumlah peserta dan pemanfaatan layanan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan The First Indonesian Healthcare Anti Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2025, yang digelar bekerja sama dengan ACFE Indonesian Chapter dan Steering Committee INAHAFF, serta melibatkan enam negara: Mesir, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Yunani.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan, pengembangan sistem anti-kecurangan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas layanan JKN. Menurutnya, percepatan digitalisasi layanan kesehatan membuat kebutuhan akan pengawasan semakin mendesak.

“Di era digitalisasi, ketika layanan kesehatan semakin maju dan pertukaran data berlangsung lebih cepat, upaya pencegahan dan deteksi fraud harus terus diperkuat agar sistem JKN tetap aman dan terpercaya. Pengawasan yang komprehensif perlu menjadi gerakan nasional,” ujar Ghufron dalam konferensi yang digelar di Yogyakarta, Kamis (10/12/2025).

Ia menambahkan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan transformasi digital, termasuk mengembangkan analitik berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola anomali sejak dini. Selain itu, BPJS Kesehatan memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga strategis seperti Kementerian Kesehatan, DJSN, KPK, BPKP, OJK, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah.

“Teknologi hanya akan bekerja optimal jika didukung integritas seluruh pihak. Melalui kolaborasi dengan enam negara ini, kita bisa berbagi praktik terbaik untuk membangun ekosistem pencegahan kecurangan yang berkelanjutan,” kata Ghufron.

Penguatan Sistem dan Regulasi Anti-Fraud

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, menjelaskan bahwa lembaganya terus memperkuat mekanisme pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan. Sejumlah inisiatif telah dijalankan, antara lain penyusunan kebijakan anti-kecurangan JKN, pembentukan unit khusus anti-fraud, hingga pengembangan modul pelatihan bagi verifikator bersertifikat BNSP.

Ia menegaskan bahwa strategi tersebut selaras dengan tema Hari Anti Korupsi Dunia 2025, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”.

“Kami memastikan strategi anti-kecurangan yang diterapkan selalu mengikuti perkembangan global. Tujuannya agar layanan tetap aman, terpercaya, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Mundiharno.

Pada forum ini, turut dilakukan penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dan enam negara mitra. Kerja sama ini mencakup penguatan SDM, pertukaran pengetahuan, pengembangan teknologi informasi termasuk kecerdasan buatan, serta pengembangan manajemen sistem anti-kecurangan.

Pemerintah Dorong Penegakan Integritas

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengapresiasi komitmen BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem anti-kecurangan. Ia menilai bahwa praktik kecurangan dapat menghambat pembangunan sistem kesehatan nasional.

“Setiap tindakan kecurangan dalam JKN tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Iuran peserta harus kembali dalam bentuk layanan yang berkualitas,” tegas Muhaimin.

Ia menekankan bahwa potensi kecurangan dapat terjadi di berbagai titik layanan, mulai dari fasilitas kesehatan hingga kebijakan pemerintah, sehingga pengawasan harus dilakukan menyeluruh.

Pemberian Penghargaan Anti-Kecurangan

Sebagai bentuk apresiasi, INAHAFF 2025 juga memberikan berbagai penghargaan kepada tokoh, pemerintah daerah, dan tim anti-kecurangan terbaik, di antaranya:

Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik

Prof. Dr. dr. Hikmat Permana, SpPD, K-EMD

Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC

Tim PK JKN Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota

1. Kota Medan
2. Kabupaten Kuningan
3. Kabupaten Jember

Tim PK JKN Terbaik Tingkat Provinsi

1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Bali
3. Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Kabupaten/Kota Berkomitmen Anti-Kecurangan

1. Kota Mojokerto
2. Kabupaten Kuningan
3. Kota Cirebon

Pemerintah Provinsi Berkomitmen Anti-Kecurangan

1. Provinsi Bali
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Jawa Timur

Dengan semakin kuatnya kolaborasi internasional dan nasional, BPJS Kesehatan berharap integritas layanan JKN dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, berkualitas, dan berkeadilan.