Digitalisasi Pajak di PPU Terkendala Akses dan Literasi

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menggencarkan transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak daerah. Namun, langkah ini belum berjalan sepenuhnya optimal karena masih banyak masyarakat yang belum siap secara teknologi.

“Kita ingin digitalisasi berjalan masif, tetapi tidak bisa dipaksakan karena kemampuan masyarakat masih beragam, khususnya dalam hal teknologi,” terang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro pada Jumat, 9 Mei 2025.

Menurut Hadi, tantangan terbesar terletak di wilayah pedesaan yang belum merata dalam hal akses internet dan literasi digital. Meskipun tren pembayaran pajak secara online terus menunjukkan pertumbuhan, namun peningkatannya masih tergolong lambat.

“Kalau sebelumnya sekitar 40 persen yang membayar secara digital. Sekarang meningkat, tapi belum signifikan,” jelasnya.

Bapenda pun tidak tinggal diam. Mereka menggelar berbagai strategi edukasi, mulai dari kampanye media sosial hingga sosialisasi langsung ke masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak secara digital.

“Kecepatan transformasi ini sangat tergantung pada intensitas sosialisasi. Kami gencarkan semua kanal, baik online maupun tatap muka,” tambah Hadi.

Meski pendekatan terhadap masyarakat bersifat persuasif, lain halnya dengan badan usaha. Pemerintah daerah mewajibkan seluruh entitas korporasi untuk menggunakan kanal digital dalam pembayaran pajaknya.

BACA JUGA:

Baca Juga:

Mudyat Sambut Mentan: Saatnya Petani PPU Modern dan Mandiri

“Korporasi kita wajibkan digital semua. Itu sudah jadi kebijakan,” tegas Hadi.

Digitalisasi sistem perpajakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkab PPU dalam menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan inklusif.

Namun, Hadi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap realistis dan bertahap dalam pelaksanaannya, mengingat kesiapan infrastruktur dan kemampuan teknis masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri.

“Yang terpenting sekarang adalah konsistensi, agar ke depan masyarakat semakin terbiasa dan digitalisasi bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua pihak,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo)