DLH Terjunkan Puluhan Petugas Bersihkan Sampah Pesisir di Perkampungan Atas Air Balikpapan Barat

Pemkot Balikpapan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengerahkan puluhan petugas kebersihan untuk membersihkan tumpukan sampah rumah tangga yang terdampar di kawasan pesisir teluk Balikpapan di pemukiman atas air Jalan Sepakat 3, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Minggu (3/8/2025).

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengerahkan puluhan petugas kebersihan untuk membersihkan tumpukan sampah rumah tangga yang terdampar di kawasan pesisir teluk Balikpapan di pemukiman atas air Jalan Sepakat 3, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Minggu (3/8/2025).

Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana mengatakan, aksi membersighkan sampah pesisir di pemukiman atas air adalah kegiatan penanganan rutin yang ditingkatkan intensitasnya selama musim angin selatan.

“Saat musim angin selatan tiba, maka wilayah pesisir kita. Terutama di kawasan pemukiman atas air seperti Sepakat 3 di Baru Tengah. Selalu terdampak sampah kiriman. Sampah-sampah ini berasal dari laut dan terbawa arus ke pesisir,” ujarnya.

Sudirman menambahkan, DLH Kota Balikpapan sendiri sudah menyiapkan tim khusus untuk merespons cepat kondisi tersebut. Sekaligus melakukan koordinasi dengan RT setempat dan warga sekitar agar penanganan berjalan efektif.

“DLH terus bergerak melakukan pembersihan. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran bersama, bukan hanya di Balikpapan tapi juga daerah-daerah lain di sekitar Teluk, untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau laut,” jelasnya.

Menurut Sudirman, pihaknya selalu meminta warga pesisir Balikpapan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang limbah langsung ke perairan. DLH siap berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam upaya pengendalian dan edukasi lingkungan.
Pembersihan pesisir ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Balikpapan dalam menjaga ekosistem pesisir dan mendukung program kota bersih bebas sampah.

“Kami dalam waktu dekat, DLH juga berencana memperkuat sistem pengawasan serta penempatan jaring sampah di beberapa titik muara sungai untuk mencegah masuknya sampah ke laut,” tukasnya.

Sudirman menjelaskan, setiap hari volume sampah di pesisir berkisar antara 6 hingga 9 ton. Bahkan pada musim angin selatan dan air pasang, jumlahnya bisa meningkat lebih dari 9 ton per hari.

“Sampah ini bukan hanya berasal dari warga setempat. Saat air pasang, banyak sampah terbawa dari laut dan ketika surut, sampah tertinggal di pantai,” pungkasnya.

Sudirman mengatakan, petugas hanya bisa membersihkan area pantai yang memiliki daratan. Sementara di kawasan perairan tanpa daratan, penanganan lebih sulit dilakukan. Meskipun begitu, Sudirman memastikan pantai-pantai yang memiliki akses darat tetap rutin dibersihkan.

Terkait penanganan sampah, Sudirman mengakui bahwa jumlahnya cenderung stabil dari tahun ke tahun.

“Sampahnya tidak menurun signifikan. Tapi yang jelas, kami terus upayakan pengelolaan dan penanganannya agar tidak mengganggu lingkungan,” tuturnya.

Dengan adanya tambahan petugas, DLH berharap kebersihan kawasan pesisir, khususnya yang padat penduduk seperti Balikpapan Barat, bisa lebih terjaga.
Masyarakat diimbau tidak membuang sampah sembarangan baik di pesisir pantai, di darat, maupun di pegunungan, karena sampah dari darat dan di pegunungan juga terbawa arus sungai dan dan akan ke laut ketika hujan, kemudian menumpuk di garis pantai saat air surut.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), lanjutnya, maka kewenangan pengelolaan pesisir ada di Pemprov Kaltim, dengan jarak 0 sampai 12 mil.

“Harapan kami DLH Kaltim dapat memberi bantuan berupa peralatan yang memadai untuk memaksimalkan penanganan sampah pesisir. Sedangkan alat yang dibutuhkan seperti kapal atau sarana lainnya,” pintanya.

DLH Kota Balikpapan, kata dia, telah memiliki alat penangkap sampah seperti kubus apung dan jaring sampah yang ditempatkan di muara sungai. Namun masih terbatas. Karena menggunakan APBD yang memang terbatas, sehingga bantuan dari provinsi sangat diharapkan.

Tinggalkan Komentar