DPRD Balikpapan Dukung Kunjungan Kemenparekraf ke Bukit Pringgondani, Dorong Perbaikan Akses Jalan dan Penguatan UMKM

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani.

Gerbangkaltim.com, Balikpapan – Rencana Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengunjungi kawasan wisata Bukit Pringgondani di Gunung Binjai, Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur, pada November 2025 mendatang disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan potensi wisata dan memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suriani, menyampaikan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyambut kunjungan Kemenpar. Ia menilai kawasan Bukit Pringgondani memiliki potensi wisata yang besar, namun masih menghadapi kendala pada akses jalan menuju lokasi.

“UMKM di Bukit Pringgondani sudah bersiap menyambut kunjungan pemerintah pusat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perbaikan jalan agar pengunjung lebih nyaman,” ujarnya kepada awak media, Senin (20/10/2025).

Suriani mengungkapkan sebagian akses menuju lokasi masih sempit dan berbatu, sehingga perlu segera dilakukan pengaspalan dan pelebaran jalan, khususnya di jalur masuk melalui RT 15. “Bagian awal sudah beraspal, tapi mendekati area wisata masih belum. Kami harap Dinas Pariwisata bisa menindaklanjuti agar kendaraan besar seperti bus wisata dapat melintas dengan aman,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Suriani juga menyoroti pentingnya menjaga keunikan nuansa pedesaan yang menjadi daya tarik utama Bukit Pringgondani. Menurutnya, penataan lokasi wisata tidak boleh menghilangkan karakter alam dan budaya setempat. “Jangan sampai ditata terlalu modern hingga kehilangan identitas desa yang justru menjadi daya tarik wisatawan,” tegasnya.

Ia berharap kunjungan Kemenpar dapat membawa dukungan konkret, terutama dalam pembenahan akses jalan yang selama ini menjadi kendala utama bagi wisatawan. “Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu berat karena ada pemangkasan anggaran. Kami berharap kementerian bisa ikut membantu setelah melihat langsung kondisi di lapangan,” tutupnya.