DPRD Balikpapan Minta OPD Percepat Proyek Infrastruktur 2025, Antisipasi Gangguan Sistem e-Katalog Baru

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.

Gerbangkaltim.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat persiapan dan pelaksanaan proyek infrastruktur tahun 2025. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari potensi keterlambatan akibat penyesuaian terhadap sistem pengadaan barang dan jasa berbasis e-katalog yang kini diperbarui oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan bahwa perubahan sistem e-katalog dapat memunculkan hambatan administratif apabila tidak segera diantisipasi oleh OPD teknis. Menurutnya, percepatan adaptasi sangat dibutuhkan agar proses kontrak kerja dengan para kontraktor tidak tersendat.

“Perubahan sistem ini harus segera dipahami dan diikuti oleh OPD. Kalau terlambat menyesuaikan, kontrak kerja bisa molor dan berdampak pada target penyelesaian proyek 2025,” ujar Yono, Rabu (12/11).

DPRD disebut terus berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta OPD lainnya untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat dimulai lebih cepat sehingga selesai dalam satu tahun anggaran. Yono menegaskan bahwa DPRD tidak ingin ada proyek yang bergeser hingga 2026 karena kurangnya kesiapan administrasi.

“Kami targetkan seluruh pekerjaan harus tuntas pada 2025. Jangan sampai ada kegiatan yang melampaui tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.

Tak hanya administrasi, disiplin kontraktor juga menjadi sorotan DPRD. Yono menyampaikan bahwa pihaknya pernah menunda pencairan pembayaran kepada kontraktor sebagai bentuk pengawasan agar pekerjaan selesai tepat waktu dan memenuhi kualitas yang ditetapkan.

“Penundaan pembayaran itu dilakukan agar kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Ini demi menjaga kualitas pembangunan,” jelasnya.

Selain itu, Yono berharap kondisi cuaca serta kelancaran administrasi dapat mendukung percepatan pembangunan. Ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak agar hasil pembangunan benar-benar maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

DPRD juga menyoroti beberapa proyek prioritas seperti pembangunan drainase lingkungan dan peningkatan penerangan jalan umum yang bersifat jangka pendek namun berdampak besar terhadap aktivitas warga.

“Proyek drainase dan penerangan jalan harus dipercepat karena manfaatnya nyata bagi masyarakat,” tutup Yono.