Evaluasi Data PBI, Wali Kota Balikpapan Pastikan Warga Miskin Tetap Terlayani BPJS

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya menjamin akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu di tengah proses evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME. memastikan, pembaruan data yang sedang dilakukan bukan berarti penghentian kepesertaan secara sepihak, melainkan langkah penataan agar bantuan tepat sasaran.
“Prinsip kami jelas, jangan sampai ada warga Balikpapan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena terkendala biaya. Itu tidak boleh terjadi,” ujar, Rahmad, Sabtu (14/2/2026).

Menurut dia, evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pemerintah ingin menghindari adanya data ganda maupun peserta yang secara ekonomi sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.

“Kita ingin datanya valid dan akurat. Kalau ada yang dobel atau sebenarnya sudah mampu, tentu harus disesuaikan. Supaya anggaran benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Rahmad menambahkan, warga yang memenuhi kriteria kurang mampu tetap bisa difasilitasi melalui skema BPJS Kesehatan kelas 3 sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah kota, kata dia, menyiapkan mekanisme agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses layanan.

“Kalau memang memenuhi syarat, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Layanan kesehatan tetap berjalan, tidak serta-merta berhenti,” ucapnya.

Kekhawatiran sempat muncul di tengah masyarakat setelah beredar informasi mengenai penyesuaian data PBI. Sejumlah warga mengaku cemas apabila kartu BPJS mereka menjadi tidak aktif.

Salah seorang ibu rumah tangga di Balikpapan Utara, Santi mengatakan, ia sempat waswas karena mengandalkan BPJS untuk pemeriksaan kesehatan rutin anaknya.

“Takut kalau tiba-tiba tidak aktif. Biaya berobat sekarang mahal,” katanya.

Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kelurahan, ia mengetahui masih ada prosedur pengajuan apabila memang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Rahmad menegaskan, sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah, terlebih dengan posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Selain peningkatan fasilitas layanan dan sumber daya tenaga medis, pemerintah kota juga berfokus pada keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu.

“Anggaran yang kami kelola harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang nyata. Itu komitmen kami,” tutur Rahmad.

Pemkot Balikpapan juga mengimbau warga untuk aktif memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi melalui perangkat kelurahan setempat agar program bantuan dapat tersalurkan secara tepat.

Dengan penataan data tersebut, pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi, serta memastikan akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap terjaga.