Hakordia 2025, Wakil Wali Kota Balikpapan Ajak Masyarakat Perangi Korupsi

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dimanfaatkan Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperteguh tekad memerangi praktik korupsi yang masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM., menegaskan, korupsi adalah musuh bersama yang wajib dilawan secara kolektif.

Bagus mengingatkan bahwa aksi antikorupsi tidak dapat berjalan efektif apabila hanya mengandalkan peran pemerintah atau aparat penegak hukum. Ia menekankan perlunya keterlibatan seluruh elemen bangsa untuk memastikan gerakan pemberantasan korupsi berjalan berkesinambungan.

“Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Karena itu, kita semua pemerintah, aparat hukum, dunia usaha, hingga masyarakat luas harus bersatu melawannya. Tidak boleh ada yang merasa terbebani sendiri,” ujar Bagus, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Balikpapan terus memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui beragam inovasi dan perbaikan tata kelola. Menurutnya, sejumlah program telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, termasuk peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Alhamdulillah, nilai MCP Balikpapan terus menunjukkan peningkatan. Ini membuktikan komitmen kami dalam memperbaiki sistem dan memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan,” jelasnya.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup hanya bertumpu pada sistem dan regulasi. Integritas pribadi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), kata dia, merupakan fondasi yang tidak boleh diabaikan.

“Setiap ASN harus menjunjung tinggi kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab. Masyarakat berhak menerima pelayanan terbaik dari kita,” tegasnya.

Selain itu, Bagus juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik konstruktif, pelaporan dugaan penyimpangan, serta partisipasi publik disebutnya sangat menentukan terciptanya kultur pemerintahan yang bersih.

Ia turut mengajak kalangan pendidikan, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak dini. Menurutnya, pembentukan karakter dan keteladanan harus menjadi bagian dari rutinitas, bukan sekadar slogan.

“Mari kita mulai perlawanan terhadap korupsi dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita. Hakordia ini harus menjadi pengingat untuk terus bergerak bersama,” pungkasnya.