Kawal Penegakan Hukum Yang Adil dan Berintegritas, Trusted Jurist Law Firm Hadir di Tanah Air

Jakarta, Gerbangkaltim.com — Penegakan hukum di Indonesia banyak diwarnai tantangan, mulai dari berbagai kasus ketimpangan hukum dalam negeri, hingga meningkatnya konflik internasional. Menghadapi situasi nasional dan global yang tidak stabil, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan berbagai pihak, tak terkecuali di bidang hukum.

“Trusted Jurist lahir di tengah situasi yang tidak mudah. Kami sepakat kantor hukum ini akan berkomitmen membantu Presiden Prabowo dalam masa kepemimpinannya untuk mengawal pemberantasan korupsi, termasuk di sektor pertambangan, perkebunan, hingga kasus penyelundupan dan berbagai persoalan hukum lain, tanpa pandang bulu,” ujar Managing Partners Trusted Jurist Law Firm, Dr Andin Sofyanoor SH MH, Kamis (26/6/2025).

Andin Sofyanoor menegaskan Trusted Jurist Law Firm menjadi wadah berkumpulnya belasan pengacara yang berupaya menjawab keraguan masyarakat terhadap kredibilitas penegakan hukum yang kerap dinilai tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Lewat pendekatan profesional dan integritas tinggi, Trusted Jurist bertekad mengubah persepsi itu secara bertahap, dan menunjukkan bahwa hukum bisa ditegakkan secara adil untuk semua kalangan.

“Sesuai namanya, Trusted Jurist adalah perkumpulan para ahli hukum yang terpercaya. Filosofi ‘ahli hukum terpercaya’ inilah yang menjadi fondasi dasar dalam setiap langkah hukum yang kami kawal,” ucapnya.

Andin menambahkan mereka memiliki misi utama untuk menjadi lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat luas, menjadi bagian dari solusi bangsa dalam membangun sistem hukum yang lebih baik, akuntabel, dan berpihak pada keadilan. Ia mengajak seluruh pihak bersama-sama membangun hukum Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

“Semoga Allah SWT memberikan ridho dan izin-Nya agar kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama di muka bumi ini,” tukasnya.

Kegiatan grand opening kantor hukum yang berlokasi di kawasan Sunter Jakarta Timur ini dihadiri sejumlah anggota DPR RI, beberapa kepala daerah, pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga negara, sejumlah guru besar, direksi perusahaan BUMD dan swasta, serta rekan-rekan media.