Ketua DPRD Balikpapan Minta Pemerintah Waspadai Dampak Pemotongan DBH terhadap Keuangan Daerah

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Gerbangkaltim.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, memberikan perhatian serius terhadap kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas keuangan daerah. Menurutnya, kebijakan ini harus diantisipasi dengan langkah penyesuaian yang hati-hati agar tidak mengganggu program prioritas, termasuk pembiayaan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Alwi menjelaskan, penurunan DBH yang cukup signifikan membuat Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD harus melakukan evaluasi ulang terhadap berbagai pos anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Ia menegaskan, kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan tenaga kerja P3K yang sudah diangkat dan berkontribusi terhadap pelayanan publik.

“Perlu dilakukan perhitungan ulang secara menyeluruh, karena anggaran untuk P3K di Balikpapan cukup besar dibandingkan daerah lain. Kita tidak ingin pemotongan ini berdampak pada komitmen terhadap tenaga kontrak yang telah direkrut,” tegas Alwi, Senin (10/11/2025).

Berdasarkan data yang diterima DPRD, nilai DBH untuk Kota Balikpapan turun drastis dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun. Penurunan sekitar Rp500 miliar ini membuat ruang fiskal daerah menjadi sempit dan memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor.

“Penurunan sebesar itu tentu berdampak besar terhadap kemampuan keuangan daerah. Kita harus menyesuaikan, tapi dengan tetap memastikan sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesejahteraan aparatur tetap berjalan,” ujarnya.

Kendati menghadapi tekanan fiskal, Alwi menilai kondisi keuangan Balikpapan masih relatif stabil dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. Hal ini berkat kontribusi besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbang oleh sektor pajak hotel, restoran, dan usaha jasa lainnya.

“Balikpapan masih memiliki PAD tertinggi di Kaltim, sehingga kita lebih siap menghadapi situasi ini. Namun demikian, efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi keharusan,” pungkasnya.