Kilang Pertamina Balikpapan dan Kejati Kaltim Perkuat Sinergi Hukum, Wujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Bersih dan Berintegritas

Samarinda, Gerbangkaltim.com – Komitmen menjaga tata kelola perusahaan yang taat hukum dan berintegritas kembali ditegaskan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, yang berlangsung di Samarinda.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh General Manager PT KPI Unit Balikpapan, Novie Handoyo Anto, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, disaksikan oleh jajaran manajemen Pertamina dan pejabat Kejati Kaltim.

Dalam sambutannya, Novie Handoyo menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menerapkan prinsip good corporate governance di seluruh lini operasional.

“Kami menyadari pentingnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar seluruh kegiatan operasional kilang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kajati Kalimantan Timur Supardi menyambut positif langkah Pertamina yang proaktif dalam membangun sistem kepatuhan hukum di lingkungan perusahaan. Ia menyebut, MoU tersebut merupakan langkah preventif dalam mencegah potensi permasalahan hukum di masa mendatang.

“Kerja sama ini merupakan bentuk pencegahan melalui fungsi tata usaha negara. Kami akan memberikan pendampingan, pertimbangan, serta bantuan hukum dalam berbagai proses kegiatan yang berkaitan dengan operasional dan hubungan dengan pihak ketiga,” jelas Supardi.

Melalui MoU ini, Kejati Kaltim akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pendampingan hukum nonlitigasi bagi PT KPI Unit Balikpapan, terutama dalam pelaksanaan proyek strategis nasional seperti pengembangan Kilang Balikpapan.

Sinergi antara Kejati Kaltim dan Pertamina ini diharapkan dapat memperkuat integritas perusahaan negara dalam menjalankan bisnis yang bersih, profesional, dan akuntabel. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi wujud nyata dukungan aparat penegak hukum terhadap upaya menjaga keberlanjutan operasional kilang minyak terbesar di Indonesia.