KKMP Upaya Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perindustrian (DKUMKMP) terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se Kota Balikpapan.

Pembentukan KKMP ini merupakan realisasi dari program nasional yang bertujuan memperluas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat komunitas.

Dimana, program ini juga sejalan dengan visi Pemkot Balikpapan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat kemandirian pelaku usaha lokal, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Langkah Nyata Mendukung Instruksi Pusat.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heruressandy Setia Kesuma mengatakan, pembentukan KKMP ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memperluas ekosistem koperasi berbasis wilayah.

“Jadi kami hanya menjalankan instruksi, tetapi juga menjadikan ini sebagai peluang untuk membangun kekuatan ekonomi lokal dari bawah. Koperasi Merah Putih ini adalah fondasi penguatan ekonomi rakyat secara berkelanjutan,” ujarnya, (1/8/2025).

Dikatakannya, legalitas seluruh KKMP ini telah diterbitkan dan diserahkan secara resmi oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Budisusetyo. Hal ini menandai kesiapan koperasi untuk mulai beroperasi secara resmi di masing-masing kelurahan.

Menurut Heruressandy Setia Kesuma, dimana pasca-pembentukan, pengembangan koperasi akan dilakukan bertahap dengan pemantauan rutin.
“Kami telah menyusun roadmap pendampingan selama enam bulan ke depan. Di akhir tahun akan dilakukan audit dan evaluasi, agar keberlanjutan koperasi ini tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar fungsional dan akuntabel,” tegasnya.

Untuk mendukung kinerja koperasi, khususnya dalam hal pembiayaan anggota dan pelaku UMKM, Pemkot akan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan. Salah satunya dengan mengajak bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan akses kredit lunak dan pendampingan finansial.

“Kami ingin memastikan pengurus koperasi dan anggotanya benar-benar paham skema permodalan. Jangan sampai mereka mengambil pinjaman tanpa perhitungan yang matang. Karena itu, penyuluhan dan pelatihan manajemen keuangan akan menjadi bagian integral dari program ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, katanya, Pemkot juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga non-bank dan platform pembiayaan digital untuk menjangkau kelompok UMKM yang belum tersentuh layanan keuangan formal (unbankable sector).

Kehadiran, KKMP di setiap kelurahan, katanya, diharapkan masing-masing wilayah memiliki sentra ekonomi yang mandiri. Koperasi akan berperan tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat distribusi bahan pokok, wadah produksi, dan kanal pemasaran produk lokal.

Beberapa koperasi bahkan telah mulai menggagas unit usaha potensial yang disesuaikan dengan potensi wilayah, seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, dan jasa layanan rumah tangga.

Heruressandy menjelaskan, setiap kelurahan memiliki karakter ekonomi yang berbeda, sehingga pendekatan pengembangan koperasi akan disesuaikan.

“Misalnya, di kelurahan pesisir kita dorong penguatan usaha hasil laut. Di daerah padat penduduk, bisa dikembangkan unit usaha logistik atau jasa digital,” tutupnya.