Menuju 2045, Pemkot Balikpapan Genjot Fondasi SDM dan Infrastruktur di RKPD 2027

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Kota Balikpapan memulai penyusunan arah pembangunan tahun 2027 dengan menekankan percepatan capaian visi jangka panjang 2045. Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang berlangsung di Aula Balai Kota, Kamis (19/2/2026).

Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan, tahun 2027 akan menjadi momentum percepatan setelah periode 2026 difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan daerah. Ia menilai, tahapan ini krusial untuk memastikan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 berjalan sesuai jalur yang telah dirancang.

“Tahun 2027 harus menjadi fase akselerasi. Fondasi yang dibangun pada 2026 harus menghasilkan lompatan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Rahmad.

Menurut dia, setiap program dan kebijakan yang dirancang dalam RKPD wajib terhubung dengan visi besar pembangunan kota hingga 2045, yakni menjadikan Balikpapan sebagai pusat industri dan jasa yang maju serta berkelanjutan.

Pemerintah kota, lanjutnya, tidak ingin pembangunan berjalan tanpa arah dan indikator capaian yang jelas.
Tema pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan kota yang nyaman bagi seluruh warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi bernilai tambah, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif.

Rahmad menilai posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara membawa tantangan sekaligus peluang baru. Mobilitas penduduk yang meningkat, arus investasi, serta kebutuhan layanan publik yang terus bertambah menuntut kesiapan sistem pelayanan dan perencanaan kota yang adaptif.

“Balikpapan harus siap menjadi mitra strategis IKN. Artinya, kita perlu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing ekonomi, dan memastikan pembangunan tetap ramah lingkungan,” ujarnya.

Dalam rancangan awal RKPD 2027, pemerintah kota menetapkan sembilan agenda prioritas. Di antaranya reformasi birokrasi yang berorientasi pada kecepatan dan integritas layanan, peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan, percepatan penurunan stunting, pengendalian banjir secara terpadu, serta pemerataan akses air bersih.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penguatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan sektor pertemuan dan pariwisata, penguatan ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif, serta konsistensi mempertahankan predikat kota ramah anak.

Rahmad menegaskan, investasi utama daerah terletak pada pembangunan manusia. Karena itu, kebijakan pendidikan, kesehatan, hingga penguatan karakter generasi muda akan menjadi prioritas utama dalam alokasi program.

“Kalau manusianya unggul, maka ekonomi akan tumbuh sehat. Kita ingin struktur ekonomi Balikpapan lebih produktif, tidak bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi diperkuat oleh sektor jasa, kreatif, dan pariwisata berkelanjutan,” katanya.

Di sisi infrastruktur, pemerintah berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan pinggiran. Penanganan banjir dan penyediaan air bersih disebut sebagai pekerjaan rumah yang terus dikejar agar manfaatnya dirasakan merata.

“Pembangunan harus inklusif. Warga di pusat kota maupun di wilayah pinggiran berhak mendapatkan kualitas layanan dan infrastruktur yang sama,” ujar Rahmad.

Forum konsultasi publik tersebut dihadiri unsur DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Pemerintah kota membuka ruang masukan agar dokumen RKPD 2027 tidak hanya aspiratif, tetapi juga realistis dan dapat diukur keberhasilannya.

Melalui proses partisipatif itu, Pemerintah Kota Balikpapan berharap arah pembangunan 2027 mampu menjawab dinamika perubahan sekaligus menjaga identitas kota sebagai daerah yang nyaman dan religius dalam semangat Madinatul Iman.