Minta Dukungan Pusat Bangun Infrastruktur Air Bersih, PTMB Ikuti Ajang ICI Dan IWWEF 2025

Jakarta, Gerbangkaltim.com – Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) mengikuti kegiatan International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 dan Indonesia Water and Wastewater Expo & Forum (IWWEF) 2025 yang digelar oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Jakarta International Convention Center (JICC), 11-13 Juni 2025 lalu.

Upaya ini dilakukan untuk meminta dukungan dalam upaya pembangunan infrastrukur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi Kota Balikpapan yang saat ini menjadi penyangga IKN dari pemerintah pusat.

“Kami menganggap kegiatan ini sangat positif karena membahas terkait dengan infrastruktur di Indonesia,” ujar, Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

Yudhi Saharuddin menambahkan, saat ini PTMB sangat konsen dengan pembangunan infrastruktur untuk penambahan air baku. Kota Balikpapan saat ini tengah berupaya akan menjadikan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku, namun dengan kondisi jaraknya cukup jauh dengan topografi di Kaltim yang berbukit sehingga pembangunan infrastrukturnya membutuhkan biaya yang cukup besar.

“Melalui kegiatan ICI Dan IWWEF 2025 ini, kami melihat peluang untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastuktur dan Kewilayahan,” ucapnya.

Yudhi menambahkan, ia sempat bertemu dengan Kemenko Kemenko Infrastuktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyambut baik keinginan PTMB tersebut. Dimana dalam waktu dekat akan ada pembicaraan lanjutan terkait dengan infrastruktur penyediaan SPAM Regional di Kota Balikpapan.

“Momentum ini juga kami gunakan untuk melakukan pertemuan dengan beberapa badan usaha yang mungkin bisa menjadi alternatif pembiayaan karena untuk membangun SPAM Regional yang jaraknya hampir 100 Km tersebut, memerlukan biaya yang besar,” jelasnya.

Pembangunan SPAM Regional ini, katanya, mutlak memerlukan kolaborasi, sinergi dan inovasi serta perlu mendapat dukungan, baik Pemprov Kaltim, Kabupaten dan Kota serta stakeholder lainnya.

“Karena kita tau sama-sama, bahwa untuk mewujudkan SPAM Regional tidak mudah sehingga harus menjadi perhatian khusus,” paparnya.

Dikatakannya, jika merunut ketentuan yang ada, maka pembangunan SPAM Regional ini harusnya menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Dan jika di wilayah tersebut ada kegiatan khusus seperti pembangunan IKN, dimana Kota Balikpapan menjadi kota tersibuk karena sebagai penyangganya.

“Maka dari itu Pemerintah Pusat harus hadir dalam hal ini untuk menyiapkan infrastruktur SPAM Regional di Kota Balikpapan. Pasalnya, saat ini Kota Balikpapan hanya mengandalkan dua waduk dengan total kapasitas 1.500 liter perdetik untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin saat ini diperkirakan penduduk Kota Balikpapan sudah 1 Juta orang, termasuk yang tidak ber KTP Balikpapan,” tukasnya.

Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan air baku dalam upaya meningkatkan layanan kebutuhan dasar masyarakat Kota Balikpapan dalam hal ini air bersih.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AYH) menegaskan bahwa isu air harus menjadi agenda utama pembangunan hingga keamanan global.

“Kadang kita merasa tidak akan pernah kekurangan air, sampai kita benar-benar tidak menemukan air bersih. Sama seperti udara, ketika kita bisa bernafas dengan normal, oksigen di sekitar kita tidak pernah kita apresiasi. Tapi begitu turun kadarnya, begitu terjadi polusi, baru kita terengah-engah, baru kita minta tolong. Dan ketika itu terjadi biasanya ada yang menjadi korban, terlambat,” ujar nya , saat membuka ajang Indonesia Water and Wastewater Expo & Forum (IWWEF) 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

Menko AHY juga menegaskan bahwa air bukan hanya isu pembangunan, tetapi juga keamanan global. Mengutip laporan United Nations World Water Development Report 2024, Menko AHY menyampaikan bahwa 2,2 miliar orang di dunia masih hidup tanpa akses air minum yang aman, dan 3,5 miliar orang tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta turut menghadapi tekanan serupa.

“Pertanyaannya adalah, apakah sumber daya alam yang kita miliki, termasuk air, mampu untuk menghidupi jumlah penduduk yang semakin besar tersebut? Sejumlah institusi internasional mencatat sejak tahun 2000 terjadi 1.600 konflik atau insiden terkait air. Jadi wajar saja ketika PBB kemudian mendorong pentingnya diplomasi air,” tukasnya.

AHY juga memuji peran Special Envoy Indonesia dalam diplomasi air dan menyampaikan tantangan utama sektor ini. Dalam konteks nasional, Menko AHY menyampaikan bahwa cakupan akses air bersih perpipaan masih rendah. Namun, Menko menyoroti bahwa baru sekitar 37% PDAM yang dapat mencapai full cost recovery, sementara mayoritas lainnya masih beroperasi di bawah ambang keberlanjutan keuangan. Menko AHY menyampaikan komitmen Kemenko Infra untuk tidak tinggal diam menjawab tantangan tersebut.

“Saat ini cakupan akses air bersih perpipaan nasional sekitar 22%. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kita menargetkan 40%, dan pada 2045 kita harapkan 100%. Itu semua membutuhkan investasi, termasuk jika dihitung hingga 100 triliun rupiah. Kami ingin hadir. Tadi Pak Ketum mengilustrasikan sebuah super team. Semua punya peran. Kami juga siap mengambil peran di situ, tentunya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

Menko AYH juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Sebagai penutup, Menko AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sistem air yang berkelanjutan.

“Air bersih itu adalah hak, bukan privilege, bukan sebuah kemewahan. Jadikan air itu milik kita, milik seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat status ekonomi dan sosialnya. Kita tidak akan mencapai 100% akses air bersih di tahun 2045 jika kita bekerja secara silo, sendiri-sendiri, dan tidak terintegrasi. Untuk itu, kita harus berkoordinasi. Kita harus berkonsolidasi. Dan yang terpenting, kita harus berkomitmen untuk menghadirkan layanan penyediaan air yang terbaik untuk negeri,” tutupnya.