PDAM PPU Fokus Garap Air Baku dan Tekan Beban APBD

PENAJAM – Tantangan besar menanti Nicko Herlambang usai resmi dilantik sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk masa jabatan 2025–2029. Salah satu pekerjaan rumah utamanya adalah mengatasi keterbatasan sumber air baku dan mengoptimalkan pemanfaatan Bendung Lawe-Lawe.
“Pekerjaan rumah terkait sumber air baku,” kata Nicko, usai Pelantikan pada Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menyebut, kolaborasi antara Dewas dan jajaran PDAM akan menjadi kunci utama untuk memperbaiki kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan cakupan layanan air bersih kepada masyarakat.
“Salah satu upaya yang akan didorong adalah penyambungan pipa baru yang memerlukan dukungan pendanaan, termasuk melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu),” sebutnya.
Nicko juga menargetkan percepatan peningkatan keuntungan tahunan Perumda Danum Taka sebagai upaya mengurangi beban APBD dan menyehatkan kondisi keuangan perusahaan.
“Kami ingin organisasi berjalan tertib, keuntungan bisa maksimal. Tujuan akhirnya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan berkurangnya beban APBD terhadap PDAM,” tegasnya.
BACA JUGA:
Sementara itu, Bupati PPU Mudyat Noor yang melantik Nicko pada Kamis (26/6/2025) menekankan bahwa posisi Dewan Pengawas bukan sekadar simbolik, melainkan amanah besar yang menuntut dedikasi dan tanggung jawab tinggi.
“Pengawasan bukan hanya formalitas. Ini adalah kontribusi nyata untuk memastikan bahwa pelayanan air minum berjalan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Mudyat.
Ia juga menyampaikan bahwa Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Perumda Air Minum. Oleh karena itu, sinergi antara pengawas, direksi, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat penting.
“Saya harap komunikasi yang harmonis, evaluasi yang objektif, dan pengawasan yang konstruktif terus dijaga demi kemajuan bersama,” tambahnya.
Saat ini, cakupan layanan air bersih di Kabupaten PPU baru mencapai 26 persen. Namun, Mudyat optimistis melalui kerja kolektif dan pembenahan menyeluruh, target cakupan 40–50 persen bisa segera terwujud.
“Dengan komitmen bersama, saya yakin kita mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima dan menjangkau lebih luas sesuai harapan masyarakat,” tutupnya. (Adv/Diskominfo)
BACA JUGA