Pemangkasan DBH Ancam Stabilitas Keuangan Daerah, Kaltim Terancam Kehilangan Rp 4,6 Triliun

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Polemik pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memasuki babak krusial. Hingga kini, belum ada keputusan final dari Kementerian Keuangan terkait besaran DBH tahun anggaran 2026.

Padahal, rencana pemotongan DBH yang mencapai 50–75 persen dinilai dapat mengancam stabilitas fiskal daerah, terutama Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang selama ini sangat bergantung pada transfer dana tersebut.

Gubernur Kaltim, Dr H Rudy Mas’ud, SE, ME mengatakan, ketidakpastian ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa saat ini Kaltim masih mengacu pada angka pemangkasan sebesar 75 persen. Jika tidak ada revisi, maka Kaltim yang semestinya menerima Rp 6 triliun DBH hanya akan mendapatkan sekitar Rp 1,4 triliun.

“Ini akan menjadi beban berat bagi Pemprov Kaltim maupun 10 kabupaten/kota di Bumi Etam. DBH adalah hak daerah, dan seharusnya tidak dikurangi sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).

Rencananya, Kamis (18/9), kata Rudy, akan digelar pertemuan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Senayan. Forum ini diharapkan menjadi ajang penentu kejelasan nasib DBH untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.

Sementara itu Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE, ME juga angkat suara. Ia menekankan bahwa pemotongan DBH berpotensi langsung mengganggu sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

“Program BPJS gratis dan pendidikan tanpa biaya di Balikpapan terancam mandek jika dana DBH benar-benar dipotong,” ujarnya.

Sebagai informasi, DBH adalah dana yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan pendapatan negara yang bersumber dari daerah tersebut, termasuk penerimaan dari migas, kehutanan, pertambangan, dan pajak.

Data Kementerian Keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa Kaltim menyumbang lebih dari Rp 120 triliun pendapatan negara, terutama dari sektor energi dan sumber daya alam. Namun, distribusi DBH ke daerah selama ini kerap tidak sebanding dengan kontribusi tersebut.

Pemprov Kaltim dan seluruh kepala daerah di wilayah itu kini menanti keputusan akhir dari pusat. Mereka berharap bukan pemangkasan yang terjadi, melainkan penambahan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional dan daerah.

“Ini soal keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan,” pungkas Rudy.