Pemkot Balikpapan Usulkan Bankeu Ke Provinsi Kaltim Sebesar Rp3 Triliun

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengusulkan bantuan keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk tahun anggaran 2026 senilai lebih dari Rp3 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Ir H Muhaimin ST, MT mengatakan, pertemuan ini tidak hanya membahas realisasi Bankeu tahun 2024 dan 2025, namun juga mematangkan usulan untuk tahun berikutnya.

“Hari ini Banggar DPRD Provinsi datang untuk mengevaluasi pelaksanaan Bankeu Balikpapan. Kami sampaikan bahwa untuk tahun 2024 realisasinya sudah 100 persen selesai. Untuk tahun 2025, proses masih berjalan karena pencairannya dilakukan dalam tiga tahap,” ujarnya, usai menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim dalam rangka evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Bankeu tahun berjalan, di Aula Balai Kota Balikpapan, Rabu (6/8/2025).

Muhaimin menambahkan, meskipun dana dari provinsi belum sepenuhnya cair, Pemkot Balikpapan tetap mengambil langkah strategis untuk memastikan proyek-proyek tetap berjalan.

“Tadi kami sepakat, meskipun transfer dari provinsi belum 100 persen, kalau progres fisik di lapangan berjalan baik, maka kami lanjutkan pembayarannya menggunakan APBD Kota. Ini agar ekonomi terus berputar dan penyedia jasa juga mendapatkan haknya sesuai progres,” paparnya.

Menurut Muhaimin, Bankeu Pemprov Kaltim kepada Pemkot Balikpapan terus mengalami peningkatan, dimana di tahun 2024 sebesar Rp125 miliar dan meningkat di tahun 2025 menjadi sebesar Rp188 miliar. Untuk tahun 2026, pihaknya mengusulkan angka yang jauh lebih besar.

“Usulan kita untuk 2026 nilainya lebih dari Rp3 triliun. Tentu ini masih akan dibahas lebih lanjut antara Banggar TAPD Provinsi dan DPRD Kaltim. Tapi kita berharap bantuannya bisa meningkat demi mendukung pembangunan Balikpapan,” tegasnya.

Sekda Kota Balikpapan menegaskan, Bankeu merupakan murni usulan dari pemerintah daerah, bukan bagian dari pembagian kuota atau alokasi politik. Dimana, Bankeu itu murni ini berdasarkan kebutuhan daerah, bukan hasil bagi-bagi.

“Tapi kita juga paham, provinsi pasti akan membaginya secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Semua tergantung kemampuan APBD provinsi tahun 2026 nanti,” ujarnya.

Meski demikian, Kata Muhaimin berharap Pemkot Balikpapan bisa mendapat porsi lebih besar mengingat posisinya yang strategis sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

“Kita ini beranda Kalimantan Timur, pintu masuk IKN. Jadi kita harap dukungan dari provinsi juga sebanding. Apalagi tadi banyak anggota DPRD dari Dapil Balikpapan, kita dorong mereka untuk support penuh,” tukasnya.

Dalam usulan Bankeu 2026, Pemkot Balikpapan fokus pada sejumlah program strategis, antara lain penanggulangan banjir, pengelolaan sampah dari hulu, hingga pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

“Program prioritas yang kita usulkan meliputi penanggulangan banjir, pembangunan SMA dan SMK, infrastruktur pendidikan lainnya, serta bidang kesehatan. Semua itu sudah kami sampaikan dalam dokumen usulan,” tutupnya.