Pemkot–Pertamina Perkuat Validasi Data Pangkalan LPG 3 Kg, Pastikan Penyaluran Subsidi Tepat Sasaran di Balikpapan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan bersama PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sinkronisasi data pangkalan LPG 3 kilogram (kg) guna memastikan distribusi gas bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari evaluasi Komisi II DPRD Balikpapan terkait akurasi data pangkalan dan mekanisme penyaluran LPG di lapangan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menegaskan bahwa integrasi data antara Pemkot dan Pertamina kini sudah terhubung melalui sistem digital milik Pertamina. Aplikasi tersebut mencatat penerima LPG bersubsidi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga penyaluran dapat dipantau secara transparan dan akurat.

“Data penerima sudah masuk ke sistem sesuai NIK dan KK. Jadi yang terpenting sekarang adalah memastikan gas benar-benar sampai ke masyarakat sesuai daftar penerima,” ujar Haemusri, Kamis (6/11/2025).

Ia mengakui, meski sistem pendataan sudah terintegrasi, tantangan tetap muncul di lapangan. Salah satunya, pengawasan terhadap pangkalan agar tidak menyalurkan gas di luar daftar penerima resmi. Pemerintah daerah bersama Pertamina kini rutin melakukan pengecekan langsung dan memverifikasi data untuk mencegah kebocoran distribusi.

“Kalau ada warga yang terdaftar tapi tidak menerima, itu menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Karena itu, pengawasan terus kami tingkatkan,” tegasnya.

Haemusri juga menambahkan, peran Pemkot Balikpapan dalam program ini bersifat fasilitatif. Pemerintah memastikan kebutuhan data penerima selalu diperbarui dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag), sementara teknis pendistribusian tetap menjadi kewenangan Pertamina.

Dengan koordinasi yang semakin erat, Pemkot Balikpapan berharap penyaluran LPG 3 kg di wilayahnya berjalan tertib, adil, dan tepat sasaran. Terlebih menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, kebutuhan energi rumah tangga dipastikan meningkat.

“Kami ingin memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada masyarakat yang dirugikan. Semua upaya ini demi penyaluran yang tepat sasaran dan transparan,” pungkas Haemusri.