Peringati Hakordia 2025, LAKI Balikpapan dan Kaltim Gelar Diskusi Publik Bahas Bahaya Laten Korupsi

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Balikpapan dan DPD Kalimantan Timur menggelar Diskusi Publik bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Arih Franata Filipus Sembiring mewakili Gubernur Kalimantan Timur.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPP LAKI Burhanuddin Abdullah, Sekjen LAKI Meta Indah Budhiarti, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan Adwar Skenda Putra, Ketua DPC LAKI se-Kaltim, unsur Forkopimda, mahasiswa, OKP, dan undangan lainnya. Perwakilan LAKI dari Balikpapan, Samarinda, Penajam, dan Bontang juga turut hadir.

Diskusi Publik, Ruang Edukasi Soal Bahaya Laten Korupsi

Ketua DPC LAKI Balikpapan, Oki M. Alfiansyah, S.H., M.H., Med, CPCLE, CIRP, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai upaya memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

“Kegiatan ini tujuannya memberikan semangat dan edukasi kepada publik tentang bahaya laten korupsi. Kita juga mengingatkan pejabat bahwa korupsi masih ada di sekitar mereka. Semangat antikorupsi tidak boleh hanya muncul saat Hakordia, tapi harus digaungkan setiap hari,” ujar Oki.

Ia menyebutkan bahwa awalnya pihaknya mengundang perwakilan KPK, Kapolda, dan Kejati Kaltim. Namun KPK berhalangan hadir karena bersamaan dengan agenda Rakernas dan peringatan Hakordia di Yogyakarta.

Kepada masyarakat Balikpapan, ia menegaskan pentingnya partisipasi publik.

“Pesan kami, jangan pernah lemah atau mundur dalam kampanye antikorupsi. Kepada pejabat, kami ingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran karena praktik korupsi bisa terjadi di sekitar mereka,” tegasnya.

Pemprov Kaltim: Korupsi Bukan Sekadar Masalah Hukum, Tapi Moral Bangsa

Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Arih Sembiring menekankan bahwa peringatan Hakordia adalah momentum refleksi moral dan integritas bangsa.

“Momentum ini penting untuk mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya urusan hukum, tetapi juga urusan moral dan masa depan bangsa. Pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan budaya, hadir di ruang seni, pendidikan, dan ruang publik,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah LAKI sebagai ormas yang aktif di akar rumput.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan apresiasi kepada LAKI yang konsisten mempromosikan nilai antikorupsi dan membangun kesadaran publik. Ini tanggung jawab kolektif kita semua,” tambah Arih.

Arih juga menyinggung pentingnya ormas mengajukan dukungan pendanaan secara resmi ke pemerintah, bukan bekerja sepenuhnya tanpa sokongan.

“Kalau tidak diminta, bagaimana bisa diberi? Ini kegiatan mulia. Silakan ajukan proposal ke pemerintah. Tapi jangan pakai saya,” ujarnya sambil berseloroh.

Ketum DPP LAKI: 18 Tahun Berjuang Tanpa Anggaran Negara

Ketua Umum DPP LAKI, Burhanuddin Abdullah, menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya telah berdiri sejak 2007 dan kini berkembang hampir di seluruh kabupaten di Indonesia.

“Selama 18 tahun saya memimpin, LAKI tidak pernah menerima dana APBN maupun APBD. Kita hidup dari gotong royong dan unit usaha. Silakan cek, tidak ada dana negara yang masuk ke LAKI,” tegas Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi tiga pilar utama: masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

“Tanpa kolaborasi tiga pihak ini, mustahil kita memerangi korupsi. Jadikan pemerintah, aparat hukum, dan organisasi lain sebagai mitra dalam perjuangan,” katanya.

Di hadapan para peserta, Burhanuddin juga menegaskan komitmennya yang tak pernah goyah.

“Saya pertaruhkan nyawa saya untuk melawan korupsi. Saya tidak takut. Ini perintah Allah dan perintah konstitusi. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut menghadapi korupsi,” ujarnya dengan suara berapi-api.

Gerakan Berkelanjutan, Bukan Seremonial

Diskusi Publik Hakordia 2025 ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga penegasan bahwa gerakan antikorupsi adalah kerja panjang. LAKI Kaltim menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan kampanye, edukasi, dan pengawasan, tidak terbatas hanya pada momentum tahunan.

Dengan hadirnya berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini diharapkan menjadi penguat integritas di Kalimantan Timur, sekaligus mendorong kolaborasi konkret dalam memerangi korupsi.