PPU Serius Tuntaskan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menunjukkan komitmen kuat daerahnya dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan berpartisipasi aktif dalam forum strategis bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Hj. Arifah Fauzi.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu (10/5/2025), dan dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim, Dr. Rudy Mas’ud.

Gubernur Rudy mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting, terutama perempuan dan anak, seiring peran strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, memanfaatkan momentum ini untuk memaparkan capaian dan langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab PPU. Selama tahun 2024, tercatat 44 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani, sementara hingga Maret 2025, ada 10 kasus yang sudah mendapat pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Respons cepat dan pendampingan langsung kami lakukan, selain itu sosialisasi pencegahan terus kami galakkan ke masyarakat, ormas, dan sekolah,” terang Waris.

BACA JUGA:

Baca Juga:

Pemkab PPU Serahkan Santunan untuk Keluarga Korban KMP Muchlisa

Tak hanya penanganan, PPU juga fokus pada pencegahan melalui penguatan keluarga lewat PUSPAGA serta pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga tingkat desa dan kelurahan.

Waris menambahkan, pihaknya juga memberdayakan perempuan kepala keluarga melalui pelatihan berbasis kebutuhan dan mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

“Kami ingin setiap perempuan di PPU memiliki ruang berkembang dan terlindungi,” ungkapnya.

Meski sudah banyak capaian, Waris menyadari masih banyak tantangan yang perlu dijawab. Ia mendorong percepatan Kabupaten Layak Anak secara menyeluruh, pemerataan layanan P2TP2A, Forum Anak, dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di seluruh wilayah PPU.

“Kekerasan dalam rumah tangga bukan isu privat, tapi isu publik yang harus diselesaikan bersama,” tegasnya.

Forum ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dan dihadiri tokoh penting seperti Ketua DPRD Kaltim, H. Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kementerian PPPA RI, bupati/wali kota se-Kaltim, kepala OPD, hingga para aktivis perlindungan anak. (Adv/Diskominfo)