Target Raih Kota KLA Paripurna, Balikpapan Matangkan Persiapan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com –
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI melaksanakan evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025 terhadap Kota Balikpapan. Kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari program nasional yang digelar dua tahun sekali.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni mengatakan, rencananya evaluasi KLA akan digelar Kamis, (12/6/2025) secara hybrid atau gabungan daring dan luring.

“Verifikasi nantinya akan dilakukan secara hybrid. Tim penilai dari KPPPA akan memantau langsung dari Jakarta melalui Zoom Meeting,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).

Heria menambahkan, pelaksanaan hybrid ini dibagi dalam tiga sesi utama, sesi pertama diisi oleh paparan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Balikpapan.

Kemudian, untuk sesi kedua merupakan sesi breakout bersama Forum Anak, tempat tim penilai berdialog langsung dengan anak-anak sebagai subjek utama program KLA, dan sesi ketiga adalah verifikasi lapangan melalui video secara real-time dari lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.

Menurut Heria, dalam kegiatan ini sedikitnya ada 11 titik lokasi khusus (lokus) yang dijadikan bahan penilaian atau lokus evaluasi tahun ini, yaitu mainroom (Ruang Rapat Utama di Kantor Wali Kota), forum Anak Kota Balikpapan.

Selanjutnya juga ada Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pelayanan Anak di Puskesmas, Satuan Pendidikan Ramah Anak, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Berikutnya adalah Rumah Ibadah Ramah Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta Taman Asuh Ramah Anak (TARA)

Heria menjelaskan, selain 11 lokasi utama, pemerintah kota juga telah menyiapkan satu titik alternatif berupa sekolah, jika tim penilai meminta tambahan sampel secara mendadak.

Diakuinya, meski evaluasi hanya berlangsung dua tahun sekali, namun seluruh indikator dan program sebenarnya sudah berjalan secara rutin.

“Tidak ada persiapan yang dibuat dadakan. Tapi tentu tetap kita lakukan pengecekan fisik seperti taman bermain yang mudah rusak karena cuaca,” tukasnya.

Heria mengungkapkan, sejak evaluasi terakhir pada tahun 2023, terdapat kemajuan signifikan di Balikpapan, yakni telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

“Perda ini poinnya adalah untuk penguatan yang menunjukkan bukti komitmen pemerintah sudah dituangkan dalam bentuk regulasi,” paparnya.

Pada evaluasi dua tahun lalu, katanya, Kota Balikpapan berhasil meraih predikat ‘Utama’. Harapannya, tahun ini capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan menjadi kategori ‘Paripurna’, yang merupakan level tertinggi dalam penilaian KLA.

“Tahun ini kami akan  menonjolkan komitmen terhadap lima klaster utama yang menjadi bahan penilaian,” katanya.

Lima klaster tersebut yakni hak sipil dan kebebasan; lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus; serta ditambah satu aspek kelembagaan sebagai pelengkap dan pendukung keberlanjutan program.

“Semua klaster itu punya indikator yang harus kita penuhi. Jadi ini bukan sekadar mengejar lomba, tapi menyangkut prinsip dalam membangun kota,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, prinsip untuk sebuah kota dikatakan ramah anak tidak bisa dibatasi hanya sebagai upaya sesaat saja dan hanya untuk meraih penghargaan saja.

Tapi KLA tersebut, katanya, adalah bentuk komitmen jangka panjang untuk memastikan seluruh sektor kehidupan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Ada atau tidak ada lomba, kita tetap harus jadi kota yang ramah anak. Ini komitmen jangka panjang,” ujarnya.

Bagus menjelaskan, Pemkot Balikpapan telah membentuk Gugus Tugas Kota Ramah Anak yang bertugas mengawal penerapan prinsip ramah anak di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Bagus, gugus tugas ini memiliki peran penting agar seluruh kebijakan lintas sektor dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

“Jadi lomba boleh dijadikan target pencapaian, tapi pencapaian yang paling baik adalah ketika seluruh OPD benar-benar menjalankan prinsip-prinsip ramah anak dalam program mereka,” jelasnya.

Bagus juga menambahkan tentang pentingnya keberadaan taman dan ruang publik yang ramah anak. Salah satu program unggulan yang sedang digencarkan oleh pemerintah kota adalah “Satu Taman, Satu Kecamatan”.

“Setiap kelurahan harus punya taman yang ramah anak. Tempat yang aman, bisa bermain, dan jadi destinasi lokal bagi keluarga. Bisa juga jadi wisata murah meriah,” tutupnya.