Unjukrasa Kenaikan Pajak Temui Jalan Buntu, Pemkot Akan Adakan Pertemuan 29 Agustus

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah memastikan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditunda. Dan untuk sementara tarif lama tetap diberlakukan hingga akhir tahun 2025.

Kebijakan ini diambil Pemkot Balikpapan menyusul aksi protes yang digelar Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan), Senin (25/8/2025).

“Asumsinya, kalau sudah bayar dengan tarif lama, tidak akan ada penagihan ulang karena kebijakan sudah ditetapkan,” ujare, Asisten I Sekretariat Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Zulkifli.

Dikatakannya, untuk penyesuaian PBB sebenarnya bukan hal baru karena secara umum nilai jual obyek tanah (NJOP) di Kota Balikpapan meningkat tajam, terutama setelah adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi kalau dulu tanah di Kariangau misalnya hanya Rp10 ribu sampai Rp30 ribu per meter. Sekarang bisa Rp400 ribu hingga Rp1 juta per meter sehingga NJOP tentunya juga mengikuti harga pasar,” jelasnya.

Zulkifli menambahkan, adalah suatu yang wajar jika masyarakat menginginkan pajak rendah, namun menaikan NJOP juga terkait kepentingan warga.

“Kalau menjual tanah, tentu orang ingin harga tinggi. Tapi hal Itu tidak bisa dilepaskan dari NJOP,” ucapnya.

Dikatakannya, kenaikan PBB dilakukan melalui kajian dan proses bersama instansi berwenang, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, ia mengakui ada sejumlah kasus lonjakan yang tidak wajar. Salah satunya PBB yang naik hingga 3000 persen akibat kesalahan koordinat tanah.

“Setelah diperbaiki, pajaknya turun dari Rp9 juta jadi hanya sekitar Rp617 ribu,” terangnya.

Pemkot Balikpapan, katanya, berkomitmen mengecek dan memperbaiki data yang tidak sesuai. Jika ada pembayaran yang sudah dilakukan tetapi terindikasi salah perhitungan, pemerintah akan mencari solusi.

Sementara itu, merespons tuntutan warga, Pemkot menjadwalkan pertemuan antara masyarakat dan Wali Kota Balikpapan pada Jumat (29/8/2025) pukul 10.00 WITA.

“Hari ini masyarakat menolak diajak berdiskusi (via Zoom). Karena itu, kami jadwalkan langsung dengan Wali Kota,” tutupnya.