Wali Kota Balikpapan: Pengelolaan Sampah Butuh Solusi Jangka Panjang

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyatakan kesiapannya untuk mengantisipasi persoalan lonjakan volume sampah yang diprediksi meningkat seiring perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, SE., ME., usai menerima kunjungan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Dwiyanto Soeprano di Kantor Wali Kota Balikpapan, Jum’at (19/9/2025).

Wali Kota menegaskan, meskipun saat ini Kota Balikpapan masih belum memasuki kategori darurat sampah, pihaknya telah melakukan langkah antisipatif jangka panjang. Menurut Rahmad, prediksi lima tahun ke depan menunjukkan potensi peningkatan volume sampah yang signifikan di Kota Balikpapan, terutama karena perannya sebagai kota penyangga utama IKN.

“Sekarang mungkin belum darurat, tetapi tiga, empat, lima tahun ke depan harus kita antisipasi. Jangan sampai setelah terjadi baru kita mencari solusi,” tegas Rahmad.

Buka Peluang untuk Investasi dan Teknologi Terbarukan

Rahmad menyebut, Pemkot Balikpapan terbuka terhadap kehadiran investor yang ingin bekerja sama dalam penanganan sampah, terutama yang membawa teknologi baru dan ramah lingkungan. Ia memastikan bahwa kerja sama yang dijalin harus saling menguntungkan dan tidak membebani masyarakat.

“Kita welcome terhadap semua investor. Yang penting ada manfaatnya untuk Balikpapan, khususnya masyarakat, dan tidak memberatkan,” ujar Rahmad.

Pihaknya juga menekankan perlunya kajian mendalam terhadap teknologi pengelolaan sampah yang akan diterapkan. Ia mencontohkan penerapan teknologi baru dan terbarukan yang sudah mulai dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana menambahkan,
pertemuan tersebut, untuk memastikan bahwa konsep pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan menjadi prioritas utama.

“Pemkot Balikpapan menyadari bahwa tanpa penanganan yang tepat, sampah dapat menjadi masalah serius di masa depan. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah daerah, sinergi dengan lembaga legislatif, serta keterlibatan investor dinilai krusial untuk menciptakan solusi konkret,” tutupnya.