Wali Kota Temui Ratusan Pengunjukrasa, Tanggapi Tuntutan Yang Disampaikan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud, SE didampingi Wakil Wali Kota Balikpapan Dr Ir H Bagus Susetyo, MT temui ratusan pengunjukrasa yang melakukan aksinya di depan Kantor DPRD dan Balai Kota Balikpapan.
Dalam aksi ini pengunjukrasa meminta pemerintah untuk menjelaskan tentang lonjakan kenaikan PBB, penanggulangan banjir, kelangkaan gas hingga masih banyaknya jalan yang rusak.
“Saya tegaskan tidak ada kenaikan PBB, terkait banjir saat ini masih terus kita tangani. Hampir semua negara maju pun tidak bisa terbebas dari banjir. Namun saat ini kita sudah berproses, di antaranya membangun polder dan bozem baru di belakang Pasar Segar seluas hampir 10 hektare,” ujar Wali Kota Balikpapan, ditengah ratusan pengunjukrasa, Senin (1/9/2025).
Dikatakannya, penyampaian aspirasi mahasiswa dan warga yang dilakukan melalui aksi unjukrasa merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Kita apresiasi adik-adik mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini bagian dari proses demokrasi,” ucapnya.
LPG 3 Kg untuk rakyat miskin
Soal kelangkaan LPG 3 kilogram, Rahmad Mas’ud menegaskan, bahwa hal tersebut kewenangan penuhnya ada di tangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Namun demikian, Pemkot Balikpapan tidak tinggal diam dan terus melakukan berkoordinasi terkait hal tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Balikpapan juga mengingatkan warga yang mampu untuk tidak menggunakan gas LPG 3 Kg karena gas tersebut adalah gas bersubsidi dan digunakan khusus untuk rakyat miskin.
“Gas 3 kilogram itu hanya untuk keluarga miskin. Kalau merasa mampu, jangan gunakan. Itu mengambil hak orang miskin dan dalam agama jelas merupakan dosa,” tegasnya.
Jalan rusak terus diperbaiki
Terkait infrastruktur jalan, Rahmad Mas’ud mengakui kebutuhan kota yang terus berkembang memang membuat pekerjaan tak pernah benar-benar selesai.
“Kalau dibilang belum selesai semua, itu wajar. Yang jelas, ada progres signifikan dibanding lima tahun lalu,” ucapnya.
Selain itu, Ia juga menjelaskan, untuk kewenangan jalan itu ada 3 yakni Jalan Negara yang dibangun dan pemeliharaannya dilakukan Pemerintah Pusat, kemudian Jalan Provinsi yang menjadi kewajiban Pemprov Kaltim dan Jalan Kabupaten/Kota, dimana jalan inilah yang menjadi tanggungjawab Pemkot Balikpapan.
“Kita sudah banguna beberapa ruas jalan baru diantaranya Jalan tembus Km 8, kemudian Jalan menuju Stadion Batakan,” ungkapnya.
Kenaikan pendapatan asli daerah
Wali kota Balikpapan juga menjelaskan terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak dari Rp500 miliar pada 2016 menjadi Rp1,3 triliun saat ini.
Dana itu, katanya, digunakan untuk pembiayaan program pro-rakyat seperti BPJS gratis dan bantuan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta.
“Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” tutupnya.
BACA JUGA