ADK Berau Berpotensi Turun Lagi: Program Kampung Mulai Terjepit

Proyeksi penurunan ADK Berau 2027 mengancam program pembangunan kampung. Pemerintah kampung didorong bentuk BUMK.

TANJUNG REDEB, Gerbangkaltim.com – Ruang gerak pemerintah kampung di Kabupaten Berau dalam merealisasikan program pembangunan masyarakat kembali terancam menyempit. Menyusul pemangkasan yang telah dialami pada tahun 2026, porsi Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk tahun anggaran 2027 diproyeksikan kembali mengalami penurunan akibat penyesuaian kemampuan fiskal daerah.

Kondisi merosotnya dana transfer daerah ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan kepala kampung. Tak hanya memangkas porsi pembangunan infrastruktur fisik, penurunan anggaran ini memaksa sejumlah program pemberdayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang sebelumnya disepakati lewat Musyawarah Kampung (Muskam) terpaksa ditunda hingga dibatalkan.

Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Muchlistriadi, membeberkan bahwa penurunan ADK pada tahun 2026 sejauh ini masih mampu menutupi alokasi belanja rutin pemerintahan, seperti honorarium aparatur kampung, insentif guru TK/PAUD, gaji imam masjid, hingga operasional kelembagaan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pihak kampung tidak memiliki fleksibilitas untuk mengeksekusi program kerja strategis lainnya.

“Beberapa rencana kegiatan tahunan yang sudah diputuskan bersama masyarakat dalam musyawarah kampung gagal dilaksanakan. Kegiatan operasional rumah ibadah, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), tradisi adat, hingga perayaan Hari Jadi Kampung harus disesuaikan secara ketat. Beruntung untuk pembangunan fisik, program Dana RT Rp50 juta masih bisa kita realisasikan ke seluruh 13 RT,” papar Muchlistriadi.

Ia berharap Pemkab Berau dapat mempertimbangkan variabel jumlah penduduk dan Luas demografi dalam formulasi penetapan ADK 2027. Mengingat Kampung Sei Bebanir Bangun menampung lebih dari 5.043 jiwa, ketergantungan penuh pada ADK kini diantisipasi melalui percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai pilar kemandirian ekonomi desa.

Keluhan serupa diungkapkan Kepala Kampung Merancang Ulu, Haeru Saleh. Pada tahun 2026, kampungnya mengelola ADK sebesar Rp1,467 miliar. Mengingat sinyal penurunan anggaran 2027 kian menguat, pihak kampung kini tengah menyusun ulang skala prioritas agar alokasi pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu secara drastis.

“Jika ADK kembali turun, kami berupaya keras memprioritaskan pelayanan publik dasar serta bantuan insentif tenaga pendidik dan keagamaan. Namun, efisiensi skala prioritas tetap tidak bisa dihindari,” pungkas Haeru Saleh.