Balikpapan Jalin Kerja Sama dengan SECO untuk Penguatan Akuntabilitas Anggaran dan Pelayanan Publik

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima kunjungan dari Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO) untuk membahas dukungan Swiss dalam penguatan akuntabilitas anggaran publik dan peningkatan layanan publik, khususnya di sektor air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pesisir.

Kegiatan berlangsung di Kantor Wali Kota Balikpapan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari International Budget Partnership (IBP) Indonesia dan kelompok perempuan pesisir.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM, mengatakan bahwa kota ini terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan sumber pendapatan daerah.

“Apapun itu, apakah mengenai penguatan anggaran, akuntabilitas anggaran, atau sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami terbuka. Kita berharap ada kajian dan bahkan investasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pesisir,” ujar Bagus Susetyo, Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama pemerintah kota, sehingga kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan PAD.

Bagus juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan keterampilan, intelektualitas, dan partisipasi dalam pembangunan kota.

Delegasi SECO yang hadir antara lain Franziska Spoerri, Head of Macroeconomic Support Unit SECO Bern; Philippe Bruegger, Program Manager Macroeconomic Support Unit SECO Bern; Martoni Ariadirja, Deputy Head at SECO Economic Cooperation and Development Indonesia; serta perwakilan Kedutaan Besar Swiss, Leonita dan Violette. SECO juga didampingi Andrew Lawson dari Fiscus Limited UK sebagai konsultan.

Dalam kesempatan yang sama, Yuna Farhan, Country Director IBP Indonesia, menjelaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada penguatan representasi dan inklusi perempuan di sektor air bersih dan sanitasi.

IBP Indonesia bersama kelompok perempuan pesisir di Kelurahan Manggung Baru telah menyelenggarakan Multi-Stakeholder Forum untuk menyampaikan hasil kajian partisipatif terkait akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

“Forum ini melibatkan pemerintah kota, termasuk BAPEDA, Dinas Pemukiman dan Air Minum, serta DPRD, untuk bersama-sama membahas solusi atas persoalan air bersih, sanitasi, dan persampahan di kawasan pesisir. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan alokasi anggaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yuna.

Kajian partisipatif yang dimulai pada bulan Mei 2025 menggunakan aplikasi Kobo Kolek untuk mendata permasalahan sanitasi dan air bersih dari masyarakat pesisir. Hasilnya kemudian dianalisis untuk melihat keterkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Menurut Yuna, meskipun program terkait air bersih dan sanitasi di Balikpapan sudah memadai, persoalan lintas sektor tetap memerlukan koordinasi yang lebih baik antara OPD, BUMD, PDAM, dan masyarakat.

Yuna juga menekankan peran sentral perempuan dalam upaya perbaikan layanan publik.

“Kelompok perempuan pesisir merupakan yang paling terdampak ketika layanan air bersih dan sanitasi tidak memadai. Keterlibatan mereka dalam perencanaan penganggaran sangat penting untuk memastikan kebutuhan layanan publik terpenuhi secara nyata,” katanya.

Kunjungan SECO ke Balikpapan menjadi bagian dari survei awal yang akan dilanjutkan dengan penawaran berbagai bentuk kerja sama dan dukungan teknis dari pemerintah Swiss untuk memperkuat akuntabilitas anggaran serta layanan publik di kota ini.