Dinkes Akui Tenaga Kesehatan Masih Kurang Untuk Puskesmas

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan membangun gedung-gedung puskesmas baru di berbagai kecamatan. Namun di balik megahnya infrastruktur yang berdiri, muncul persoalan krusial yang belum terselesaikan: kekurangan tenaga kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, mengungkapkan bahwa sebagian besar puskesmas di kota ini belum memenuhi standar formasi tenaga kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Secara ideal, satu puskesmas seharusnya memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga tenaga gizi dan analis laboratorium. Namun kenyataannya, banyak formasi yang kosong,” ujar Alwiati, Senin (29/9/2025).

Minimnya jumlah tenaga kesehatan ini berdampak langsung pada mutu pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, absennya tenaga promosi kesehatan menyebabkan program edukasi tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit tidak berjalan maksimal. Begitu juga dengan terbatasnya tenaga gizi, yang menghambat penanganan kasus gizi buruk dan stunting.

Distribusi tenaga kesehatan juga belum merata. Beberapa puskesmas hanya memiliki satu dokter umum untuk melayani ribuan warga. Kondisi ini memperbesar beban kerja dan berpotensi menurunkan kualitas layanan medis di tingkat primer.

Pemerintah kota sejatinya telah melakukan upaya penambahan tenaga melalui skema PPPK. Namun menurut Alwiati, jumlah yang tersedia masih belum mencukupi untuk menutup kebutuhan yang ada.

“Kalau bangun gedung bisa cepat, menyiapkan SDM kesehatan itu butuh waktu dan proses. Mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga penempatan,” jelasnya.

Tak hanya soal perekrutan, persoalan retensi tenaga kesehatan juga menjadi tantangan. Faktor kesejahteraan dan jenjang karier membuat sebagian tenaga memilih pindah ke daerah lain atau ke sektor swasta.

Dinkes berharap pemerintah pusat turut campur tangan dalam menambah formasi tenaga kesehatan melalui jalur CPNS maupun PPPK secara khusus untuk kota-kota besar seperti Balikpapan.

“Tanpa SDM yang cukup, fasilitas yang sudah dibangun tidak akan berfungsi maksimal. Ini soal hak dasar masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang layak dan merata,” tegas Alwiati.

Sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk tinggi, Balikpapan menghadapi tantangan kesehatan yang makin kompleks—dari penyakit menular, gizi buruk, hingga penyakit degeneratif. Untuk menjawab tantangan itu, puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan harus diperkuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari sisi sumber daya manusianya.