DPRD Balikpapan Dorong Pemerintah Prioritaskan Pemerataan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan

Gerbangkaltim.com, Balikpapan – Persoalan ketersediaan air bersih dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi isu utama di Kota Balikpapan. Anggota DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap pelayanan dasar masyarakat, terutama di wilayah Balikpapan Utara yang masih menghadapi banyak keterbatasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Najib dalam kegiatan reses di RT 6 Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah keluhan terkait pasokan air bersih dari PDAM yang belum optimal, pipa distribusi yang sudah tidak layak, serta kurangnya penerangan jalan di beberapa titik. Kondisi ini, menurut Najib, menunjukkan bahwa infrastruktur dasar di tingkat lingkungan masih belum mendapat prioritas sebagaimana mestinya.

“Masalah air bersih selalu muncul setiap tahun tanpa solusi yang berkelanjutan. Ini membuktikan perlunya langkah nyata dan perencanaan jangka panjang dari pemerintah,” ujar Najib, Senin (27/10/2025).

Najib mendorong pemerintah untuk menyusun strategi penanganan yang menyeluruh, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Untuk jangka pendek, pembangunan sumur bor di fasilitas umum dan sosial bisa menjadi solusi sementara agar kebutuhan warga dapat segera terpenuhi. Dalam jangka menengah, PDAM diharapkan memperluas jaringan pipa induk agar distribusi air merata di seluruh wilayah.

Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat ketahanan sumber daya air dengan menambah sumber air baku baru serta mengoptimalkan penampungan air hujan dan sumur resapan. “Kalau cadangan air tidak dipersiapkan sejak sekarang, krisis akan terus berulang. Kita butuh perencanaan yang visioner, bukan reaktif,” tegas Najib.

Selain persoalan air bersih, Najib juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur lingkungan seperti penerangan jalan, perbaikan drainase, dan penataan lingkungan permukiman. Menurutnya, infrastruktur yang layak merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan merata.

“Pembangunan yang berpihak pada rakyat harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar. DPRD akan terus mengawal agar aspirasi warga tidak berhenti di forum reses, tapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah,” pungkasnya.

Sumber: DPRD Kota Balikpapan