Dukung Transformasi Pelayanan Publik IKN, Imigrasi dan OIKN Sepakati Kolaborasi

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim dan Otorita IKN terkait penyelenggaraan pelayanan keimigrasian terpadu di Nusantara, Kamis (5/11/2026).

NUSANTARA, Gerbangkaltim.com – Dukung transformasi pelayanan publik IKN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi meneken Nota Kesepahaman terkait penyelenggaraan Kantor Pelayanan Terpadu IKN di Nusantara, Kamis (5/11/2026). Kesepakatan penting ini menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat sinergi lintas instansi untuk mewujudkan layanan administrasi pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital.

Kerja sama strategis ini diarahkan untuk mendukung penuh pengembangan konsep Smart City (Kota Cerdas) serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Ibu Kota Nusantara. Adapun ruang lingkup sinergi mencakup pelayanan keimigrasian bagi WNI, pelayanan keimigrasian bagi orang asing, serta pusat diseminasi informasi keimigrasian yang mudah dijangkau oleh publik.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kaltim, Nurudin, menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk nyata komitmen institusinya dalam mendekatkan ragam layanan keimigrasian secara langsung kepada masyarakat luas, sejalan dengan semangat pengabdian “Imigrasi Untuk Rakyat”.

“Kerja sama ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan semangat ‘Imigrasi Untuk Rakyat’, kami berharap sinergi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat memberikan kemudahan akses terhadap layanan keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun orang asing,” ungkap Nurudin.

Sebagai tindak lanjut teknis di lapangan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan akan segera menghadirkan gerai layanan khusus bertajuk “Beranda Imigrasi” di dalam kompleks Kantor Pelayanan Terpadu OIKN. Dokumen kerja sama strategis ini sendiri telah dilegalisasi secara elektronik menggunakan sertifikat digital resmi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menjamin validitas hukum serta keamanan sistem yang digunakan.