Fraksi NasDem DPRD Balikpapan Desak Perbaikan Layanan Publik, Soroti Krisis Air, Banjir, dan Kemacetan

Gerbangkaltim.com, Balikpapan – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Balikpapan mendesak Pemerintah Kota agar segera memperbaiki kualitas layanan publik yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat. Persoalan klasik seperti ketersediaan air bersih, banjir yang tak kunjung tuntas, serta kemacetan lalu lintas kembali menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Hotel Grand Senyiur, Senin (27/10/2025).

Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Vera Yulianti, disebutkan bahwa pelayanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) masih jauh dari harapan publik. Ia menilai rendahnya kapasitas produksi, keterbatasan jaringan pipa utama, dan kualitas air yang belum layak konsumsi menjadi masalah mendasar yang perlu segera ditangani.
“Pemerintah harus segera memanggil manajemen PTMB untuk memberikan langkah konkret, bukan sekadar janji,” tegas Vera.

Selain itu, Fraksi NasDem menilai program penanganan banjir belum memberikan hasil signifikan. Proyek DAS Ampal, yang digadang-gadang menjadi solusi utama pengendalian banjir, justru masih menyisakan genangan di beberapa titik kota setiap kali hujan deras melanda. Vera menambahkan, kemacetan lalu lintas di kawasan strategis seperti Jalan MT Haryono dan Gunung Malang juga semakin memperburuk mobilitas warga.
“Diperlukan rekayasa lalu lintas yang cerdas serta pembukaan jalur alternatif agar aktivitas warga tidak terus terganggu,” ujarnya.

Meski menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi NasDem tetap memberikan dukungan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan pemerintah, yakni Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Untuk Raperda penataan gudang, NasDem mendorong penerapan sistem zonasi dan transparansi dalam proses penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG), agar aktivitas logistik tidak mengganggu lingkungan permukiman warga. Sementara untuk Raperda PUG, fraksi menekankan pentingnya integrasi kebijakan berbasis keadilan gender dalam seluruh aspek pembangunan.
“PUG harus menjadi roh dalam kebijakan publik dan sejalan dengan program Kota Layak Anak yang kita kembangkan bersama,” tambah Vera.

Menutup pandangannya, Vera menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk terus mengawal arah pembangunan kota agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Balikpapan harus menjadi kota yang layak huni, adil, dan sejahtera. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan publik yang terus dirasakan warga,” pungkasnya.

Sumber: DPRD Kota Balikpapan