IPW Soroti Gebrakan Radikal Kapolri Suyudi, Singgung Kekuatan Politik di Baliknya

Jakarta, Gerbangkaltim. Com  – Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah awal Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Polri bukan sekadar konsolidasi organisasi.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut mutasi yang dilakukan sehari setelah Suyudi dilantik sebagai Kapolri tersebut menunjukkan adanya upaya melakukan regrouping terhadap jajaran internal Polri yang dinilai sehaluan dengan kepemimpinan baru.

Menurut Sugeng, pola tersebut tergolong tidak lazim bagi seorang Kapolri yang baru dilantik. Sebab, hanya sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, Suyudi langsung melakukan perubahan terhadap sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri.

“Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto tidak sedang melakukan konsolidasi organisasi, tetapi sedang melakukan regrouping sehaluan yang sangat terlihat sebagai gebrakan radikal dalam mutasi pascadilantik memimpin Korps Bhayangkara,” kata Sugeng, Senin (5/10)

1. Sejumlah posisi strategis langsung dirombak

Sugeng mengatakan sejumlah pejabat yang berada di lingkaran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung digeser.

Perubahan itu mencakup unsur pengawas dan pembantu pimpinan, antara lain Irwasum, Asisten Kapolri bidang Operasi, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran, Asisten Kapolri bidang SDM, Kadiv Propam, serta Kadiv TIK.

Selain itu, sejumlah pejabat unsur pelaksana tugas pokok Polri seperti Kabaintelkam, Kabareskrim, dan Kabaharkam juga mengalami pergantian.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Tak hanya di tingkat pusat, perubahan juga menyasar jajaran kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda turut diganti. Beberapa jabatan strategis lain seperti Kalemdiklat, Kasespim, dan Gubernur Akpol juga mengalami perubahan.

“Total sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah di era Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu dicopot,” ujar Sugeng.

2. IPW khawatir muncul gesekan internal

Menurut Sugeng, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan soliditas di internal Polri apabila tidak didasarkan pada alasan objektif dan sistem merit.

Dia mengingatkan bahwa mutasi dalam tubuh Polri semestinya menjadi bagian dari tour of duty untuk menjaga soliditas organisasi, bukan menjadi instrumen untuk menyingkirkan kelompok tertentu.

“Anggota-anggota yang disingkirkan akan kecewa dan tujuan mutasi sebagai tour of duty biasa yang outcome-nya soliditas Polri akan menjadi pertanyaan pencapaiannya, kecuali memang menggunakan pendekatan kekuasaan,” katanya.

Sugeng menilai kondisi tersebut semakin sensitif karena terdapat sejumlah perwira tinggi yang belum lama menduduki jabatannya tetapi langsung digeser.

Salah satunya Irjen Pipit Rismanto yang baru sekitar tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat sebelum dimutasi untuk penugasan di Kementerian Hukum.

“Apalagi anggota Polri yang telah menyandang sebagai perwira tinggi dan bahkan baru menjabat belum sampai setahun di posisi yang baru didudukinya langsung dimasukkan kotak,” kata Sugeng.

3. Dibandingkan dengan pola Idham Azis dan Listyo Sigit

Sugeng membandingkan langkah Suyudi dengan pola konsolidasi yang dilakukan Kapolri sebelumnya, Jenderal Idham Azis dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketika Idham Azis menjadi Kapolri, menurut dia, mutasi tidak langsung dilakukan secara besar-besaran. Idham bahkan membutuhkan waktu sekitar tujuh hari untuk melakukan mutasi dan tidak langsung mengisi jabatan Kabareskrim yang ditinggalkannya.

Pengisian jabatan tersebut baru dilakukan pada 6 Desember 2019 melalui Surat Telegram Nomor ST/3229/XII/KEP./2019.

Sementara itu, Listyo Sigit juga dinilai lebih dahulu membangun legitimasi dan narasi kelembagaan sebelum melakukan penataan elite Polri.

“Langkah awalnya tidak berupa pembersihan besar-besaran. Namun membangun narasi kelembagaan: Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan, polisi tegas tetapi humanis,” ujar Sugeng.

Baru setelah itu, Listyo melakukan penataan terhadap sejumlah posisi strategis melalui mutasi pada Februari 2021.

4. IPW singgung kekuatan Presiden Prabowo

Sugeng menduga perubahan cepat yang dilakukan Suyudi tidak terlepas dari kuatnya dukungan politik Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, posisi Polri yang berada di bawah Presiden membuat dukungan politik dari kepala negara menjadi faktor penting dalam perubahan kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara.

“Perbedaan pola yang dilakukan oleh Kapolri Suyudi dengan melakukan konsolidasi organisasi tanpa tour of duty yang merit dan langsung merombak personel struktur pusat di internal Polri menurut IPW dikarenakan adanya kekuatan support Presiden Prabowo sebagai kekuatan besar sekaligus selaku atasan Kapolri dalam ketatanegaraan,” kata Sugeng.

Dia menilai proses pergantian Kapolri sendiri berlangsung sangat cepat dan mengejutkan.

Presiden Prabowo mengirimkan Surat Presiden Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 kepada DPR. Surat tersebut berisi usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pengusulan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri.

Sehari kemudian, Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Persetujuan diberikan secara aklamasi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Pada hari yang sama, 1 Oktober 2026, Suyudi dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

5. IPW soroti masuknya personel dari BNN dan BIN

IPW juga menyoroti masuknya sejumlah personel yang sebelumnya bertugas di luar struktur inti Polri.

Sugeng menyebut terdapat sejumlah perwira yang sebelumnya mendapat penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) kemudian ditempatkan pada posisi strategis di lingkungan Polri.

Dari kelompok BNN, antara lain Brigjen Agus Dwi Hermawan yang menjadi Asisten Kapolri bidang Logistik, Brigjen Putu Putera Sadana sebagai Wakabareskrim, dan Brigjen Deni Dharmapala sebagai Asisten Kapolri bidang SDM.

Selain itu, Brigjen Roy Hardi Siahaan dipercaya menjadi Kapolda Jawa Tengah dan Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

Sementara dari kelompok BIN, terdapat Irjen Dedy Kusuma Bakti yang menjadi Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau, serta Irjen Victor Alexander Lateka sebagai Wadankorbrimob.

“Kapolri Suyudi memasukkan kelompok dari luar struktur, yakni dari BNN dan BIN, untuk menempati posisi baru di internal Polri,” ujar Sugeng.

6. IPW nilai terjadi perubahan banyak “command nodes”

Sugeng menilai mutasi tersebut bukan sekadar rotasi personel biasa karena menyentuh banyak titik strategis atau command nodes dalam organisasi Polri.

Mulai dari fungsi pengawasan melalui Irwasum, penyidikan melalui Bareskrim, intelijen melalui Baintelkam, keamanan melalui Baharkam, disiplin internal melalui Propam, pendidikan melalui Lemdiklat, hingga antiteror.

“Yang pasti, Kapolri Jenderal Suyudi dengan gebrakan radikalnya langsung mengubah banyak command nodes,” kata Sugeng.

Menurut dia, perubahan tersebut sekaligus menyentuh 19 komando kewilayahan sehingga memiliki bobot politik dan organisasional yang besar.

7. IPW minta Kapolri tidak melakukan “gebrakan radikal”

Meski demikian, IPW mengingatkan Suyudi agar tidak menjadikan mutasi sebagai instrumen untuk membangun kekuasaan internal.

Sugeng meminta setiap pencopotan atau pergantian pejabat didasarkan pada alasan objektif, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“IPW mengingatkan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan gebrakan radikal, kecuali ada alasan yang objektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya,” katanya.

Menurut Sugeng, alasan objektif tersebut antara lain apabila terdapat catatan pelanggaran kode etik berdasarkan pemeriksaan Propam atau dugaan tindak pidana yang dilakukan anggota.

“Proses soliditas dan solidaritas personel organisasi akan terwujud bila proses mutasi terjadi sebagai tour of duty atas pertimbangan merit system,” ujar Sugeng. (geka)