Kepala Kesbangpol Kukar Paparkan Konsep Human Security di Kegiatan PDD DPRD Kaltim

Gerbangkaltim.com, Tenggarong – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti, menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang digelar oleh anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan ini dilaksanakan di RT 8, Desa Loa Duri Ulu, pada Selasa (29/04/2025), dengan mengangkat tema sentral “Human Security” atau keamanan manusia.

Dalam pemaparannya, Rinda menjelaskan bahwa konsep human security adalah pengembangan dari paradigma keamanan tradisional yang sebelumnya hanya berfokus pada pertahanan negara dan kedaulatan wilayah. Kini, pendekatan keamanan lebih diarahkan pada perlindungan terhadap individu dan komunitas dari ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan, keselamatan, dan martabat manusia.

“Human security baru dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional apabila gangguan tersebut terjadi secara sistematis, meluas, dan mengancam keutuhan negara serta keselamatan masyarakat secara umum,” terang Rinda.

Ia menambahkan bahwa dalam kondisi normal, isu-isu terkait human security tidak dikategorikan sebagai ancaman negara, melainkan cukup ditangani oleh institusi reguler sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Lebih lanjut, Rinda memaparkan bahwa konsep human security bersifat multidimensi dan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor negara untuk dikelola secara komprehensif. Dalam pemahaman ini, keamanan tidak hanya soal militer atau pertahanan, tetapi mencakup berbagai aspek yang menyentuh langsung kehidupan manusia.

“Pendekatan comprehensive security menempatkan keamanan dalam spektrum yang luas, dari ekonomi, kesehatan, pangan, hingga lingkungan dan hak-hak sipil,” imbuhnya.

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), Rinda menyebut bahwa ancaman terhadap human security terjadi ketika hak-hak dasar warga negara diabaikan atau tidak dilindungi oleh hukum. Sementara dalam perspektif humanitarian, perang dan konflik bersenjata menjadi fokus utama karena sering kali mengorbankan warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.

“Fokus utama dari pendekatan humanitarian adalah perlindungan terhadap non-kombatan, yaitu masyarakat sipil yang menjadi korban dalam situasi konflik,” ujarnya.

Rinda juga menyinggung perspektif pembangunan berkelanjutan dalam konteks human security, yang melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan, dan politik. Perspektif ini menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan sangat penting dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Melalui forum ini, Rinda berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keamanan manusia sebagai bagian integral dari demokrasi yang sehat dan pembangunan yang inklusif.

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara