Koalisi PRIMA Dorong Penguatan Tata Kelola Anggaran WASH di Pesisir Balikpapan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Upaya memperkuat layanan air bersih dan sanitasi yang inklusif di wilayah pesisir Kota Balikpapan terus didorong melalui penguatan tata kelola anggaran dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Hal ini mengemuka dalam forum multipihak (multi-stakeholder forum) yang diselenggarakan Koalisi PRIMA di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (5/2/2026).

Forum tersebut mempertemukan Pemerintah Kota Balikpapan, perwakilan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss sebagai donor Program PRIMA, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, serta perwakilan komunitas pesisir.

Agenda utama forum adalah memaparkan temuan audit sosial, analisis anggaran, dan rencana aksi komunitas terkait isu air, sanitasi, dan kebersihan (water, sanitation, and hygiene/WASH), khususnya di Kelurahan Manggar Baru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Murni, S.T., M.A.P, mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses layanan air dan sanitasi yang layak dan berkeadilan, termasuk bagi masyarakat pesisir.

“Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan air dan sanitasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Forum multipihak ini penting untuk merumuskan solusi lintas sektor agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Murni saat menyampaikan pidato kunci.

Di Balikpapan, Koalisi PRIMA terdiri atas Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Pokja 30, Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Kota Kita, dan International Budget Partnership (IBP).

Koalisi ini selama setahun terakhir melakukan pendataan partisipatif, audit sosial, serta analisis kebijakan dan anggaran sektor WASH di kawasan pesisir.

Perlu Anggaran Responsif Pesisir

Dalam sesi diskusi pleno, Sulaiman dari Pokja 30 memaparkan hasil analisis anggaran sektor WASH Kota Balikpapan. Ia menilai masih diperlukan penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.

Menurut dia, pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) perlu diperkuat, disertai kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam fungsi pengawasan.

Sementara itu, Mutmainnah dari KPPI Balikpapan menyampaikan temuan audit sosial di Manggar Baru yang menunjukkan persoalan persampahan sebagai isu mendesak di wilayah pesisir. Ia memaparkan rencana aksi komunitas yang mencakup empat usulan program, yakni pengadaan kendaraan angkut sampah roda tiga, mesin pencacah plastik, tempat sampah terpilah di tingkat rukun tetangga, serta penambahan tempat pembuangan sementara (TPS) di zona pesisir.

Ruang Dialog Kebijakan

Country Director IBP Indonesia, Yuna Farhan, menekankan bahwa forum multipihak menjadi ruang dialog kebijakan untuk menyelaraskan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah kebijakan dan strategi penganggaran sektor WASH.

“Melalui forum ini, kebutuhan masyarakat pesisir dapat direspons secara lebih sistematis dan berkelanjutan,” kata Yuna.

Dari pihak donor, Co-Head Macroeconomic Support Division SECO Swiss, Franziska Spörri, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola anggaran publik. Menurut dia, forum multipihak membuka ruang aman bagi berbagai pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan dan membangun kepercayaan.

Ke depan, forum ini diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai pokja dan forum sektoral di Kota Balikpapan, termasuk Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), guna mempercepat terwujudnya layanan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang inklusif serta berkelanjutan di kawasan pesisir.