Muhammad Hamid Tegaskan Komitmen Penuhi Hak Dasar Warga Sepinggan Baru, dari BPJS Kesehatan hingga PJU

Pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi sorotan utama dalam agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, di RT 58 Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Rabu (22/10/2025) malam.

Gerbangkaltim.com, Balikpapan — Pemenuhan hak dasar warga, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga penerangan jalan umum (PJU), menjadi isu utama yang disuarakan masyarakat dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 anggota DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, di RT 58 Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Rabu (22/10/2025) malam.

Kegiatan penyerapan aspirasi tersebut berlangsung interaktif dengan kehadiran Lurah Sepinggan Baru, perwakilan BPJS Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Forum ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai permasalahan di lingkungan mereka.

Dalam kesempatan itu, Hamid—yang akrab disapa Bang Midun—menegaskan bahwa hak atas kesehatan dan pendidikan merupakan kewajiban negara untuk dipenuhi. Menurutnya, pemerintah dan DPRD harus hadir memberikan solusi nyata, bukan sekadar mendengar keluhan warga.
“Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara,” tegasnya.

Salah satu warga, Sri Endang, menyampaikan kendala menunggak BPJS Kesehatan sejak 2019 dengan nilai mencapai Rp5 juta. Kondisi ekonomi membuatnya kesulitan melunasi tunggakan tersebut, meski BPJS memberikan opsi pembayaran bertahap melalui aplikasi Mobile JKN. Mendengar hal itu, Hamid langsung menyatakan kesiapannya membantu menyelesaikan persoalan agar hak layanan kesehatan warga dapat segera dipulihkan.
“Wakil rakyat tidak boleh hanya mendengar, tapi harus memberi solusi. Saya akan bantu agar BPJS-nya bisa aktif kembali,” ujarnya.

Selain masalah kesehatan, warga juga menyoroti keterbatasan PJU di sejumlah titik serta perlunya pemerataan akses pendidikan. Semua aspirasi tersebut dicatat untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Balikpapan.

Hamid menambahkan, kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif sangat penting untuk mempercepat peningkatan layanan dasar. “Kami berkomitmen memperjuangkan agar setiap warga Balikpapan benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya.

Kegiatan reses ini menjadi bukti nyata peran legislatif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dan memastikan kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas pembangunan kota.