Pembangunan RS Balikpapan Timur Tertunda, Terdampak Pemangkasan Dana Pusat

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur dipastikan belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Proyek strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan itu tertunda akibat adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, yang berimbas langsung pada ketersediaan anggaran infrastruktur di daerah.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, mengungkapkan pihaknya belum dapat memastikan kapan pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai penetapan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Memang informasi soal penundaan itu sudah kami terima. Namun sampai sekarang belum ada penandatanganan anggaran untuk tahun 2026. Jadi kami belum bisa memastikan kapan dimulai, karena semuanya masih menunggu keputusan final dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” jelas Alwiati saat dihubungi, Selasa (14/10/2025).

Masih Tunggu Keputusan Banggar DPRD

Menurutnya, seluruh keputusan terkait pembiayaan pembangunan rumah sakit tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil pembahasan antara Pemkot dan Banggar DPRD. Dinkes tidak ingin berspekulasi sebelum ada keputusan final mengenai alokasi dana pembangunan infrastruktur tahun depan.

“Saya tidak bisa menyampaikan kepastian apapun sebelum keputusan final keluar dari Banggar. Jangan sampai kami bilang tidak ada anggaran, ternyata nanti muncul di pembahasan akhir,” ujarnya.

Alwiati juga mengonfirmasi pernyataan Budiono, Anggota DPRD Balikpapan sekaligus perwakilan Banggar, yang sebelumnya menyebut bahwa proyek RS Balikpapan Timur harus ditunda karena keterbatasan anggaran.

“Benar, itu pernyataan Pak Budiono. Beliau dari Banggar jadi tentu tahu kondisi terkini pembahasan anggaran. Kami juga sudah mendapatkan informasi yang sama, hanya saja secara administratif dan teknis belum ada tindak lanjutnya,” tambahnya.

Efek Domino Pemangkasan DBH

Kebijakan pemerintah pusat memangkas DBH disebut berdampak luas terhadap kemampuan daerah dalam membiayai sejumlah proyek strategis. Tidak hanya pembangunan RS Balikpapan Timur, beberapa proyek infrastruktur lainnya juga dikabarkan mengalami penundaan akibat pengurangan transfer dana tersebut.

“Informasinya memang ada sejumlah proyek yang akan tertunda karena pemangkasan anggaran dari pusat. Tapi secara resmi kami belum menerima surat pemberitahuan tertulis. Jadi posisi kami masih menunggu,” terang Alwiati.

Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, Dinkes Balikpapan memastikan pelayanan kesehatan dasar di wilayah timur tetap menjadi prioritas utama. Pihaknya berkomitmen menjaga agar masyarakat di kawasan tersebut tidak kehilangan akses terhadap layanan medis yang memadai.

“Kami tetap fokus pada pelayanan kesehatan dasar. Jika pembangunan fisik rumah sakit tertunda, kami akan optimalkan puskesmas dan fasilitas kesehatan yang sudah ada, agar masyarakat tetap terlayani,” tegasnya.

Proyek Strategis untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

RS Balikpapan Timur sebelumnya masuk dalam daftar proyek strategis daerah. Keberadaannya dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan di wilayah timur kota yang selama ini masih bergantung pada RSUD Beriman dan beberapa fasilitas kesehatan swasta di pusat kota.

Jika proyek tersebut terealisasi, RS Balikpapan Timur diharapkan mampu mengurangi beban pasien di rumah sakit utama kota dan mempercepat penanganan medis bagi warga sekitar.

Namun, dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, Pemkot Balikpapan harus berhati-hati dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Sejumlah proyek diperkirakan akan dievaluasi ulang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah setelah pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat.

Pembangunan RS Balikpapan Timur kini masih bergantung pada keputusan akhir Banggar DPRD terkait alokasi anggaran 2026. Hingga keputusan tersebut keluar, proyek rumah sakit yang diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan baru di wilayah timur kota itu harus kembali menunggu waktu.