Pemkot Balikpapan Jalani Evaluasi SAKIP 2025, Dorong Seluruh OPD Capai Nilai A

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah menjalani proses Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menjalankan prinsip pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

SAKIP sendiri merupakan sistem yang menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian hasil pembangunan. Melalui evaluasi ini, pemerintah pusat menilai keterkaitan antara program, penggunaan anggaran, dan capaian indikator pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM menjelaskan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh OPD. Namun, karena jumlah OPD yang mencapai 38 unit, proses penilaian dilakukan secara acak dengan menghadirkan beberapa OPD yang dianggap memiliki capaian kinerja tinggi untuk memberikan paparan langsung.

“Kalau semua OPD kita nilai satu per satu tidak akan cukup waktu dua jam. Jadi, beberapa OPD yang meraih nilai tinggi kita minta memaparkan strategi, inovasi, dan prioritas program yang mereka jalankan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, penilaian SAKIP menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada arah kebijakan nasional, termasuk target pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan ekonomi (G-Rasio), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah tahun 2025–2030.

“Kami berharap seluruh OPD bisa mendapatkan nilai A, bahkan kalau bisa dua A, agar hasilnya maksimal dan menunjukkan komitmen Balikpapan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil,” katanya.

Melalui SAKIP, pemerintah kota berupaya memperkuat budaya kinerja di lingkungan birokrasi. Setiap program dan penggunaan anggaran harus jelas arah dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Intinya, bukan hanya soal laporan administrasi, tetapi bagaimana kinerja pemerintah bisa benar-benar dirasakan oleh warga,” tegasnya.

Dengan evaluasi rutin dari Kemenpan-RB, Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.