Pemkot Balikpapan Pastikan Layanan Dasar Tak Terdampak Efisiensi Anggaran Pusat

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Rencana pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian belanja negara pada tahun 2026 disikapi secara hati-hati oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE, ME mengatakan, kebijakan penghematan tersebut tidak akan mengganggu program-program utama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kalau memang benar ada pemangkasan, kita akan lakukan langkah antisipatif. Yang penting, sektor pendidikan dan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Rahmad, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kedua sektor tersebut wajib menjadi prioritas, bahkan ketika pemerintah daerah harus menyesuaikan diri terhadap perubahan fiskal nasional. Rahmad menambahkan, pembangunan infrastruktur tetap penting, namun pelayanan dasar bagi warga tidak boleh dikorbankan.

Untuk memastikan hal tersebut, Pemkot Balikpapan akan menggelar simulasi anggaran sebagai dasar penyusunan APBD 2026. Melalui simulasi ini, setiap program akan dikaji ulang untuk menentukan mana yang benar-benar prioritas dan mana yang bisa ditunda tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Kegiatan seremonial dan proyek yang bisa ditunda, akan kita tunda dulu. Fokus kita pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Rahmad memastikan bahwa pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menilai, layanan kesehatan tidak boleh terpengaruh kebijakan efisiensi karena menyangkut hak dasar warga.

“BPJS ini sangat membantu warga kecil, jadi tidak boleh dikurangi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Balikpapan, Agus Budi, menekankan pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kota tidak terlalu bergantung pada dana pusat. Menurutnya, langkah tersebut dapat ditempuh melalui optimalisasi pajak daerah dan digitalisasi retribusi.

“Reformasi fiskal di daerah menjadi kunci agar kita lebih mandiri secara anggaran,” tutupnya.