Pemkot Balikpapan Perketat Pengawasan Distribusi Beras Demi Tekan Kenaikan Harga

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Lonjakan harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Balikpapan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Balikpapan. Pemerintah daerah memastikan langkah-langkah pengendalian harga dilakukan secara intensif, terutama terhadap komoditas beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir Bagus Susetyo, MM, menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi gejolak harga pangan yang masih fluktuatif. Pemantauan lapangan, inspeksi mendadak, serta operasi pasar terus digencarkan di tingkat agen hingga distributor.

“Tim sudah kami turunkan untuk memastikan harga beras SPHP sesuai ketentuan. Kami pantau langsung di agen maupun titik distribusi lainnya. Namun kendalanya muncul ketika harga dari sumbernya sudah naik lebih dulu,” ujar Bagus, Selasa (28/10/2025).

Ia menyebutkan sebagian besar pasokan beras ke Balikpapan berasal dari luar daerah, seperti Surabaya dan Sulawesi. Rantai distribusi yang panjang dari daerah penghasil menjadi salah satu pemicu harga meningkat. Ketika pemasok utama menaikkan harga jual, maka kenaikan tersebut sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah.

“Kalau dari hulu sudah tinggi, otomatis pelaku distribusi di setiap rantai akan mengambil margin. Ini yang membuat pengendalian harga tidak semudah yang dibayangkan,” tegasnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah menginstruksikan agar pedagang mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun dalam praktiknya, dinamika pasar dengan suplai yang terbatas sering kali mendorong harga menjauh dari aturan tersebut.

Bagus menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini ialah menjaga keterjangkauan harga beras SPHP. Komoditas ini menjadi sandaran masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga stabilitasnya harus diprioritaskan.

“Beras premium tentu berbeda segmentasinya. Masyarakat yang mampu biasanya memilih kualitas tinggi. Karena itu wajar jika ada selisih harga, asalkan tidak memberatkan kelompok rentan,” tambahnya.

Selain pemantauan, Pemkot Balikpapan juga memperkuat koordinasi dengan Bulog dan distributor besar untuk menjamin ketersediaan stok di pasaran. Pemerintah berharap pasokan yang terus ditambah akan menekan tren kenaikan harga secara bertahap.

“Kami percaya mekanisme pasar akan bekerja. Ketika suplai melimpah, harga pasti menurun. Namun sebaliknya jika pasokan terbatas sementara permintaan tinggi, harga akan bergerak naik. Tugas kami memastikan keseimbangan itu tetap terjaga,” ungkap Bagus.

Ia memastikan upaya pemerintah tidak hanya bersifat reaktif, melainkan berkelanjutan. Pemkot juga membuka ruang konsultasi dan pengawasan bersama pelaku usaha guna menjaga iklim perdagangan yang adil dan sehat serta menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan konsumen.

Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal harga pangan strategis demi melindungi daya beli warga. Pihaknya mengajak seluruh unsur masyarakat turut serta mengawasi dan melaporkan bila ditemukan penjualan beras SPHP dengan harga di atas ketentuan.

“Kami akan terus memperkuat pengawasan. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah hadir memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar,” tutup Wakil Wali Kota. (hl)