Pemkot Dorong Layanan Cepat, Transparan, dan Terintegrasi Digital

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya memperkuat pelayanan publik di sektor perizinan dan investasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan menegaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat proses perizinan di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Sekda saat membuka kegiatan pembinaan peningkatan kinerja PTSP yang dihadiri oleh jajaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama para peserta dari berbagai daerah. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, kami menyambut baik kehadiran jajaran Kementerian Investasi dan seluruh peserta. Diharapkan kegiatan ini menjadi sarana berbagi pengetahuan, memperkuat koordinasi, dan mendorong percepatan realisasi investasi di daerah,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Menurut Sekda, peran PTSP bukan sekadar tempat mengurus izin usaha, tetapi juga menjadi barometer sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan prinsip good governance yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan, peningkatan kinerja PTSP bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan kewajiban moral bagi setiap pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Mal Pelayanan Publik Jadi Bukti Reformasi

Dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan, Pemkot Balikpapan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai inovasi yang memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dalam satu tempat. Keberadaan MPP disebut Sekda sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan cepat, tepat, dan tanpa birokrasi berbelit.

“MPP merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan modern. Kita tidak lagi bicara tentang efisiensi saja, tetapi juga tentang kenyamanan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan daerah tidak semata diukur dari jumlah investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa cepat masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan kemudahan layanan. Karena itu, integrasi antarinstansi dan dukungan teknologi digital menjadi kunci utama transformasi pelayanan publik di era sekarang.

Dorong Implementasi OSS

Sekda juga menyoroti pentingnya sinkronisasi sistem antara pusat dan daerah melalui implementasi Online Single Submission (OSS). Menurutnya, penerapan OSS di Balikpapan menjadi langkah penting untuk memastikan proses perizinan lebih cepat, terukur, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Pemkot berkomitmen mendukung penuh integrasi OSS dengan sistem daerah. Jika data dan pelayanan terhubung secara digital, maka tidak hanya efisiensi yang meningkat, tetapi juga kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Pelayanan yang cepat dan transparan akan menarik lebih banyak investasi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat fondasi ekonomi kota.

“Kita percaya, pelayanan publik yang baik adalah kunci tumbuhnya investasi dan kesejahteraan masyarakat. Jika kita melayani dengan hati, maka Balikpapan bukan hanya akan menjadi kota investasi, tetapi juga kota yang dicintai warganya,” ujarnya menutup sambutan.

Komitmen Pemerintah

Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi/BKPM atas dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diyakini menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Ia menutup dengan pesan inspiratif, “Pelayanan publik itu seperti cinta, semakin tulus diberikan, semakin besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.”

Dengan semangat tersebut, Pemkot Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus berbenah, menghadirkan pelayanan prima, dan memastikan setiap kebijakan publik berpihak pada kepentingan masyarakat serta kemajuan ekonomi daerah.