Pemkot Soroti Penyesuaian Anggaran, Prioritaskan Belanja Wajib dan Pelayanan Publik

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas program prioritas di tengah penyesuaian anggaran akibat berkurangnya transfer ke daerah. Pengurangan transfer yang mencapai sekitar Rp1,057 triliun, mendorong Pemkot bersama DPRD melakukan penyisiran anggaran secara lebih ketat dan terukur.

Waki Wali Kota Balikpapan, Dr Ir Bagus Susetyo, MM menegaskan bahwa meski terjadi penyesuaian, belanja wajib tetap menjadi prioritas utama. Termasuk di dalamnya standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

“Bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tidak boleh berkurang. Ini wajib dan harus tetap kita jalankan,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Dalam pembahasan bersama DPRD, Pemkot menyampaikan bahwa penghematan diarahkan pada kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Contohnya, efisiensi agenda rapat, perjalanan dinas, serta kegiatan internal yang dinilai bisa dioptimalkan tanpa mengurangi kinerja pemerintahan. Meski demikian, mandatory spending di sektor pendidikan tetap dipertahankan sesuai ketentuan perundangan.

Bagus Susetyo juga menyebutkan bahwa sejumlah program yang masuk dalam pembahasan sebelumnya sudah mendapatkan pemahaman bersama dengan DPRD. Ia optimistis kesepakatan anggaran dapat segera ditandatangani tanpa mengganggu agenda pembangunan prioritas.

“Tetap ada pengaruhnya, tetapi belanja wajib, mandatory spending, dan SPM akan tetap bisa kita jalankan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Pemkot kembali menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap kondisi fiskal daerah. Kalimantan Timur disebut masih menghadapi defisit lebih dari Rp800 triliun per tahun, di tengah tantangan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terselubung.

Sementara itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur, termasuk pemeliharaan jalan rusak dan pengadaan sarana publik, juga masih mendesak namun harus ditunda sementara.

Sebagai bentuk intervensi di tingkat daerah, Pemkot menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diharapkan datang dari penyelenggaraan berbagai event nasional yang mampu meningkatkan tingkat hunian hotel, aktivitas restoran, dan pendapatan retribusi. Pemkot juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan baru.

“Kita berharap PAD bisa meningkat. Event-event nasional akan membantu ekonomi daerah, dan OPD juga harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan lainnya,” tutup Wakil Wali Kota Balikpapan ini.

Dengan langkah penyesuaian yang terukur, Pemkot memastikan pelayanan publik dan program prioritas masyarakat tetap berjalan secara optimal.