Percepatan Program 3 Juta Rumah Nasional, Tiga Provinsi Gelar Rapat Koordinasi dan Sinergi 1 Juta Rumah Perkotaan di Kalimantan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah terus memperkuat langkah percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui sinergi lintas sektor.

Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Sinergi 1 Juta Rumah Perkotaan yang melibatkan pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Sekretaris Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Nasrullah mengatakan, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, pemerintah memberikan tiga kebijakan utama guna mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah nasional, khususnya untuk kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

“Tiga hal utama yang kami berikan yakni pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta percepatan penerbitan PBT (Peta Bidang Tanah) menjadi maksimal 10 hari kerja dari sebelumnya 45 hari,” ujar Nasrullah dalam sambutannya, Rabu (14/10/2025).

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memangkas birokrasi, mendorong investasi, serta mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut melalui penerbitan regulasi daerah seperti peraturan wali kota dan peraturan bupati.

Beberapa Daerah Sudah Berkontribusi

Nasrullah menyebut sejumlah daerah di Kalimantan telah menunjukkan hasil konkret. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tercatat telah membangun 12 unit rumah, disusul Kota Banjarmasin sebanyak 177 unit, Banjarbaru 101 unit, dan Kalimantan Timur sebanyak 100 unit. Sementara itu, Kota Samarinda membangun 377 unit, Balikpapan 100 unit, Bontang 59 unit, Kalimantan Utara 16 unit, Tarakan 135 unit, dan Kabupaten Bulungan 22 unit rumah.

Selain dukungan regulasi, Nasrullah juga menekankan pentingnya partisipasi sektor swasta melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa perusahaan telah berkontribusi dalam program ini, di antaranya Basnas yang membangun 42 unit rumah di Kalimantan Utara dan Selatan, Berau Coal dengan komitmen 500 unit di Kaltim, Rei sebanyak 5 unit, PT Pupuk Kaltim 4 unit, serta RO Mineral yang membangun 500 unit di Kalimantan Selatan.

Kuota Kredit Perumahan 2025 Naik

Dalam aspek pembiayaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan untuk memastikan akses pembiayaan yang inklusif. Tahun 2025, kuota Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPR-BKPB) ditingkatkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Hingga 6 Oktober 2025, tercatat 196.354 unit rumah telah terbangun, atau sekitar 56 persen dari target.

Tantangan Pembangunan Perumahan di Kota Balikpapan

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM, dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar sektor perumahan adalah keterbatasan lahan dan kenaikan harga tanah.

“Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan menghadapi tekanan kebutuhan perumahan yang meningkat. Solusinya, kita dorong pembangunan rumah vertikal agar efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, backlog atau kekurangan rumah di Balikpapan mencapai 85 ribu unit. Pemerintah Kota terus berupaya mengatasinya dengan menyediakan rumah baru, melakukan renovasi rumah tidak layak huni, serta mengoptimalkan aset pemerintah dan swasta yang belum dimanfaatkan.

Bagus menambahkan, Pemkot Balikpapan juga telah memberikan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), di mana proses sertifikasi tanah dan perizinan bangunan kini dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi.

“Kami juga sudah memberikan pembebasan biaya IMB dan TBG bagi MBR, serta memperkuat koordinasi dengan asosiasi pengembang seperti REI, IMPERA, dan APERSI,” terangnya.

Arah Kolaborasi ke Depan

Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam percepatan pembangunan rumah di kawasan perkotaan Kalimantan.

“Kami berharap langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah, pengembang, dan dunia usaha dapat mempercepat realisasi target nasional 3 juta rumah,” tutup Nasrullah.